Permatasari, Sarah (2019) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sebagai Alat Pengendali Pers Pemerintah Orde Baru 1969-1998. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

PDF Sarah Permatasari.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (932kB)

Abstract

Skripsi ini mengkaji mengenai “Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sebagai Alat Pengendali Pers Pemerintah Orde Baru, 1969-1998”. Pada masa Orde Baru pemerintah berhasil melakukan penciptaan organisasi profesi kewartawanan tunggal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Tujuannya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pers dengan mengatur segala sesuatunya melalui PWI. Bentuk pengendalian Pemerintah Orde Baru terhadap wartawan melalui PWI direalisasikan melalui Peraturan Menteri Penerangan tahun 1969 yang menyebutkan bahwa seorang wartawan harus masuk organisasi yang diakui
oleh pemerintah. Peraturan ini sejalan dengan keputusan kongres PWI pada tahun 1968. Dalam perkembangannya pemerintah mengukuhkan PWI sebagai satu-satunya organisasi profesi wartawan pada tahun 1975 sehingga setiap wartawan diwajibkan sebagai anggota PWI. Artinya seorang wartawan tidak akan bisa melakukan tugas jurnalistik apabila tidak menjadi anggota PWI. PWI pada masa Orde Baru dianggap sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam mengendalikan pers. Pada tahun 1994 terjadi pemberedelan tiga media massa oleh pemerintah
karena dianggap mengkritik pemerintah. Tindakan pemberedelan ini didukung oleh PWI sehingga lembaga ini dianggap tidak berpihak kepada masyarakat pers. Akibatnya, beberapa wartawan menyatakan ketidakpuasan terhadap PWI dan menentang keberadaan lembaga pers tersebut. Kelompok wartawan ini kemudian mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Wartawan yang terlibat dalam
pendirian dan menjadi anggota AJI dikeluarkan dari keanggotaan PWI karena dianggap merendahkan martabat dan citra PWI. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998, kehidupan pers Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Kehadiran reformasi mendorong kebebasan pers dengan dicabutnya peraturan-peraturan yang dianggap
menyulitkan keadaan pers. PWI sebagai satu-satunya organisasi profesi wartawan tidak lagi dibawah kontrol pemerintah. Selain itu, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Penerangan yang menyatakan PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi profesi wartawan dan AJI tidak lagi menjadi organisasi alternatif di Indonesia.

Actions (login required)

View Item