Rahman, Faisal (2019) Hubungan Aksi-Reaksi Antara Pemerintah Orde Baru dan Kelompok Petisi 50 1980-1998. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

PDF Faisal Rahman (Pendahuluan-Bab 1).pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (311kB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Hubungan Aksi-reaksi antara Pemerintah Orde Baru dan Kelompok Petisi 50 1980-1998” mengkaji bagaimana hubungan reaktif pemerintah sebagai negara dengan Kelompok Petisi 50 sebagai kelompok kepentingan dari tahun 1980 sampai tahun 1998. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah bereaksi terhadap Kelompok Petisi 50 yang menyuarakan koreksi dan demokratisasi kehidupan politik. Untuk mengkaji permasalahan tersebut maka digunakan metode sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan
historiografi. Sebagai kerangka pemikiran, skripsi ini menggunakan pendekatan politik melalui konsep Hegemoni, Kelompok Kepentingan Anomik dan Konflik. Dengan temuan sumber dokumen terbaru dari Arsip Nasional Republik Indonesia, serta pembahasan yang lebih lengkap, diharapkan penelitian ini mampu untuk melengkapi penelitian yang telah ada sebelumnya. Pemerintah Orde Baru sebagai penguasa mengambil kebijakan-kebijakan
politik demi mempertahankan status quo sementara Kelompok Petisi 50 memiliki cita-cita kehidupan politik yang lebih demokratis. Perbedaan pandangan mengenai Pancasila dan UUD 1945 menimbulkan konflik reaktif diantara keduanya. Surat Keprihatinan 5 Mei 1980 merupakan awal pertentangan Kelompok Petisi 50 dengan pemerintah Orde Baru. Hegemoni pemerintah Orde Baru menghasilkan beberapa kebijakan politik yang kontroversial. Kelompok Petisi 50 yang bermula dari gerakan moral berubah menjadi kelompok kepentingan yang anomik dengan terbentuknya kelompok kerja. UUD Pemilu, UUD Papol dan Golkar dan UUD Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD adalah isu utama yang dikritisi oleh Kelompok Petisi 50 selama 1980 sampai 1991. Sebagai kelompok kepentingan, mereka memiliki hubungan mutualisme dengan kelompok kritis lain seperti
mahasiswa, cendekiawan dan LSM. Kepentingan pemerintah dalam dominasi kehidupan politik terbentur dengan
gagasan demokrasi yang disuarakan oleh Kelompok Petisi 50. Atas eksistensi Kelompok Petisi 50, pemerintah bertindak secara reaktif terhadap perkembangan kelompok tersebut. Kebijakan represif yang diambil pemerintah dalam upaya mengekang aktifitas politik mereka yaitu larangan tulisan, larangan dalam kegiatan masyarakat, blackout, pembatasan fasilitas bisnis, cekal dan kasus hukum subversif. Menariknya selama tahun 1991-1993 pemerintah dan Kelompok Petisi 50 mengadakan dialog yang menghasilkan dispensasi dari kebijakan sebelumnya.
Kelompok Petisi 50 diizinkan untuk berpergian ke luar negeri, diundang dalam acara kenegaraan dan diperbolehkan untuk diliput media pers. Sebagai kelompok kepentingan dengan tokoh-tokoh lama Kelompok Petisi 50 memiliki posisi tawar yang mengakibatkan pemerintah bersedia melakukan dialog dan dispensasi. Implikasi tersebut membuktikan bahwa di tengah pemerintah yang represif terdapat kekuatan lama yang tidak harus sejalan dengan rezim Orde Baru.

Actions (login required)

View Item