Rahmawati, Ayu (2019) Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Bagi Pembangunan Sosial dan Ekonomi di Jawa Tengah (2007-2017). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

PDF AYU RAHMAWATI (2019).pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (934kB)

Abstract

Skripsi ini mengkaji mengenai pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) bagi pembangunan sosial dan konomi di Jawa Tengah (2007-2017). DBH-CHT adalah bagian dari anggaran transfer ke daerah dalam belanja negara, dibagikan kepada provinsi penghasil tembakau dan Cukai Hasil Tembakau (CHT), dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.07/2008 dijelaskan bahwa sebesar 2% dari penerimaan cukai untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah. Tujuan DBH-CHT
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat terutama kepada provinsi penghasil CHT yang telah berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara melalui cukai. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penghasil CHT
terbesar di Indonesia. Hal itu karena Jawa Tengah merupakan daerah penghasil tembakau dan memiliki Industri Hasil Tembakau (IHT) yang mampu menghasilkan CHT. CHT yang dihasilkan di Jawa Tengah mampu meningkatkan
aspek penerimaan Provinsi Jawa Tengah. Hal itu menarik, karena keberadaan CHT dianggap mampu mendongkrak pendapatan di Jawa Tengah. Dalam mengkaji masalah tersebut, digunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah ilmu politik di bidang ekonomi. Hasil yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah
pemanfaatan DBH-CHT di Jawa Tengah dari tahun 2008-2018 mengalami ketidakefektifan yang disebabkan oleh masalah keterserapan dan efektivitas pemanfaatan program. Tingkat keterserapan dana di masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) pelaksana tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih rendah, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang masih tinggi, hal itu disebabkan oleh jumlah SiLPA tahun
sebelumnya belum juga terserap. Di sisi lain efektivitas pemanfaatan program juga ditemui masalah berupa ketimpangan antarprogram. Dalam hal ini, Program
Pembinaan Lingkungan Sosial mendapatkan alokasi yang lebih tinggi dibanding dengan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku. Dalam alokasi dana terlihat dominasi rezim kesehatan yang menggunakan DBH-CHT. Mereka bukan hanya menyerap dana yang secara nominal cukup besar, tetapi juga menggunakannya untuk melemahkan usaha tembakau dan industri rokok. Apabila hal tersebut terus
berlangsung, maka pihak yang dirugikan adalah para petani tembakau dan pekerja industri tembakau. Maka perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan tersebut, hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan DBH-CHT bisa bermanfaat untuk pembangunan daerah secara menyeluruh.

Actions (login required)

View Item