Arifin, Ahmad Zainal (2019) Pagar Makan Tanaman: Pergeseran Negatif pengertian Blandong Wilayah Kerja KPH Cepu Tahun 1998-2009. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

PDF Ahmad Zaenal Arifin.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (423kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Pagar Makan Tanaman: Pergeseran Negatif Pengertian Blandong Wilayah Kerja KPH Cepu Tahun 1998-2009” ini mengkaji adanya perubahan peran banyak pihak, termasuk blandong yang seharusnya menjaga
kelestarian hutan justru turut andil besar terhadap pembalakan hutan. Untuk mengkaji permasalahan tersebut, digunakan metode sejarah yang mencakup empat tahap
kegiatan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik dilakukan dengan mencari bukti-bukti historis dari berbagai Koran atau surat kabar, dokumen pemerintah dan Perhutani serta beberapa tulisan di jurnal yang berkaitan dengan permasalahan pembalakan hutan KPH Cepu. Proses pembalakan yang berjalan di
wilayah hutan KPH Cepu memunculkan stigma negatif terhadap blandong yang sebelumnya adalah pekerja penebang kayu di hutan berubah menjadi pelaku pembalakan hutan. Oleh karena itu, permasalahan utama yang hendak diteliti adalah bagaimana hubungan antara upaya penghentian pembalakan hutan dan program PHBM.
Kegaduhan dan konflik horizontal maupun vertikal muncul paska reformasi. Kegaduhan tersebut merambah ke dalam tatanan sosial masyarakat sekitar hutan. Muncul aksi pembalakan kayu yang dilakukan oleh blandong dan banyak pihak yang memiliki kepentingan. Pemodal besar seperti penadah dan bankir memiliki peran penting dalam menggerakkan masyarakat sekitar hutan untuk menjadi blandong.
Pegawai Perhutani tidak luput terlibat dalam melancarkan aksi pembalakan hutan. Oknum petugas keamanan pun terlibat. Pembalakan secara massif pada tahun 1999,
2000 dan 2001 merugikan Perhutani dan negara. Jelas, pembalakan mengganggu produksi kayu jati di wilayah kerja KPH Cepu,terutama di Kecamatan Cepu dan Kedungtuban yang tidak mampu berproduksi kayu sama sekali di tahun 2001 hingga 2003. Dibutuhkan peningkatan keamanan untuk
menjaga stabilitas kawasan hutan, TNI dan Polri serta petugas gabungan dikerahkan menyisir kawasan rawan. Akibatnya banyak kayu hasil pembalakan yang berhasil diamankan, serta dilakukan penangkapan sejumlah orang yang terlibat, termasuk petugas keamanan dan pegawai Perhutani.
Rekonsiliasi dan penataan terus berlangsung untuk mencapai kondusifitas hutan. Dilakukan penataan sistem baru dalam pengelolaan hutan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pengelolaan hutan yang
sebelumnya tertutup dari tangan masyarakat berbalik melibatkan peran serta masyarakat. Adanya PHBM turut memberikan kewajiban kepada masyarakat untuk menjaga hutan dari aksi pembalakan. Perhutani terbantu oleh masyarakat sekitar hutan yang ikut serta dalam mencegah terjadinya pembalakan. Mereka dapat melaporkan aksi pembalakan kepada pihak berwajib. Buah kerja sama tersebut lambat laun berhasil menurunkan intensitas pembalakan yang terjadi.
Masyarakat diberikan hak memanfaatkan hasil hutan dengan adanya dana sharing untuk mengembangkan kegiatan usaha dan ekonomi desa. Masyarakat juga dapat mengelola hutan dengan menanam palawija di lahan hasil tebang. Sejumlah 45 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) berhasil terbentuk dan berjalan dengan memiliki kegiatan usaha, diantaranya kerajinan kayu dan akar jati, koperasi simpan pinjam, dan usaha lainnya.

Actions (login required)

View Item