Pratama, Olga S. (2018) Sistem Pengawasan Pers di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959–1965. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

PDF Olga S. Pratama.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (2MB)

Abstract

Skripsi berjudul “Sistem Pengawasan Pers di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-19655” ini disusun menggunakan metode sejarah kritis yang meliputi empat tahap yakni: 1) heuristik, yakni dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah baik itu primer maupun sekunder; 2) kritik sumber, untuk mendapatkan otentisitas serta kredibilitas dari sumber terkait; 3) interpretasi, menafsirkan dan menggabungkan fakta yang satu dengan fakta lainnya; 4) historiografi, proses penulisan kembali peristiwa sejarah. Permasalahan Skripsi ini ialah pers yang seharusnya mendapatkan hak kebebasan dan kontrol sosial, namun pada masa Demokrasi Terpimpin, pers justru mendapatkan hal sebaliknya, pers dituntut harus mengikuti politik pemerintah. Skripsi yang menggunakan pendekatan sosial-politik ini membahas tentang pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pers pada masa Demokrasi Terpimpin. Pengawasan tersebut dilakukan agar pers tidak
mengganggu ketertiban umum dan mengganggu jalannya revolusi. Pers juga digunakan sebagai alat revolusi dan menyebarkan Manifesto Politik oleh pemerintah yang berkuasa. Pada masa Demokrasi Terpimpin, terdapat tiga jenis pers yaitu Pers Independen, Pers Partai, dan Pers Afiliasi. Pada masa Demokrasi Terpimpin juga terdapat Pers Cina dan Pers Inggris yang merupakan surat kabar yang menggunakan bahasa Cina dan Bahasa Inggris. Pada masa Demokrasi Terpimpin, pers memiliki karakter sebagai pers yang memiliki jiwa Sosialis Indonesia, yang mendukung Revolusi Indonesia serta memopulerkan Manifesto Politik yang telah menjadi Garis Besar Haluan Negara.
Pers pada masa Demokrasi Terpimpin mendapatkan pengawasan oleh pemerintah. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan Surat Izin Terbit dan isi pemberitaan yang dimuat dalam surat kabar. Surat izin terbit digunakan agar pers
bersedia dijadikan sebagai alat revolusi dan mendukung Manifesto Politik. Pengawasan terhadap isi pemberitaan pers dilakukan agar pers tetap menjaga keamanan dan tidak mengganggu berjalannya revolusi. Namun, pada masa Demokrasi Terpimpin pers yang mengikuti kemauan pemerintah dan tidak melawan diberikan bantuan oleh pemerintah untuk kemajuan pers dengan memberikan fasilitas pers dan subsidi pembelian kertas koran. Pada masa Demokrasi Terpimpin Pers yang melawan dan melakukan pemberitaan yang dirasa pemerintah dapat mengganggu ketertiban umum dan Revolusi akan mendapatkan pelarangan terbit atau pencabutan surat izin terbit dan tidak mendapat hak fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Pengawasan yang dilakukan pemerintah memiliki dampak seperti ketidakstabilan jumlah surat kabar, pembredelan yang dilakukan kepada surat kabar, dan susahnya surat kabar untuk berkembang akibat sering dilakukan pemberedelan.

Actions (login required)

View Item