Karlingga, Kresna (2018) Peranan FSPMI Dalam Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi Tahun 1999-2012: Aksi Tutup Jalan Tol 27 Januari 2012. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

PDF Kresna Karlingga.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (846kB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Peranan FSPMI dalam Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi Tahun 1999-2012: Aksi Tutup Jalan Tol 27 Januari 2012” ini mengkaji mengenai pergerakan buruh di Kabupaten Bekasi. Mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya aksi tutup tol pada tanggal 27 Januari 2012; Bagaimana reaksi
APINDO dan Pemerintah terhadap aksi tutup, dan Bagaimana hasil dari aksi tutup tol, khususnya bagi para buruh di Kabupaten Bekasi yang tergabung dalam Buruh Bekasi Bergerak. Oleh karena merupakan penelitian sejarah maka metode yang digunakan adalah metode sejarah yang pada azasnya terdiri dari empat langkah secara beruntun yaitu: heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah). Sementara pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sejarah pergerakan buruh, yang meliputi berbagai macam aspek, seperti sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya aksi tutup tol pada tanggal 27 Januari 2012 yang merupakan aksi buruh terbesar sejak masa Reformasi dimulai, serta upaya perlawanan apa yang dilakukan oleh buruh-buruh di Kabupaten Bekasi terhadap sikap Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Kedua adalah reaksi DPK APINDO dan pemerintah baik di tingkat kabupaten, provinsi ataupun pusat terhadap perselisihan antara buruh di Kabupaten Bekasi dengan DPK APINDO Kabupaten Bekasi. Untuk meredam
perselisihan industrial yang semakin memanas, Perselisihan antara buruh dengan majikan semakin memanas, Menteri Perekonomian dan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi selaku perwakilan pemerintah pusat mengadakan pertemuan guna mencari jalan keluar atas perselisihan tersebut. Pemerintah menilai bahwa aksi
tersebut telah menggangu kestabilan ekonomi dan politik, oleh karena itu perselisihan buruh yang terjadi di Kabupaten Bekasi harus secepatnya diselesaikan.
Ketiga, hasil dari aksi tersebut adalah kemenangan bagi buruh. Perjuangan menuntut hak dasar yang dilakukan sejak akhir tahun 2011 hingga 27 Januari 2012 membuahkan hasil. Kemenangan bagi buruh Kabupaten Bekasi juga memberikan dampak terhadap perekonomian serta kesejahteraan bagi buruh di seluruh Indonesia. Aksi tersebut juga menginspirasi bagi buruh-buruh di seluruh Indonesia untuk lebih berani dalam menyuarakan aspirasi mereka terhadap
pemenuhan hak-hak dasar buruh untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

Actions (login required)

View Item