Supeni, Supeni (2017) Peran Ali Sadikin dalam Pengembangan Sektor Maritim di Indonesia 1963-1966. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

PDF Supeni.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (749kB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Peran Ali Sadikin dalam Pengembangan Sektor Maritim di Indonesia 1963-1966” ini membahas permasalahan pertama yaitu bagaimana Ali
Sadikin muncul sebagai konseptor maritim serta kedua adalah bagaimana implementasi kebijakan Ali Sadikin di bidang maritim. Tujuan penulisan ini untuk menginformasikan kepada masayarakat atau pembaca bahwa Ali Sadikin tidak hanya membangun DKI Jakarta saja sebagai gubernur tetapi juga berperan dalam pembangunan maritim sekaligus melihat kondisi maritim tahun 1960-an. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat metode yaitu pertama, heuristik (pengumpulan sumber) yang terbagi menjadi sumber primer dan sekunder, kedua adalah kritik sumber, ketiga adalah interpretasi sumber, keempat adalah historiografi (penulisan sejarah). Sumber data diperoleh dari pencarian
bukti-bukti sejarah yang didapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Depo Arsip, dan Perpustakaan.
Ali Sadikin diangkat oleh Soekarno menjadi Menteri Perhubungan Laut karena Soekarno yakin bahwa Ali Sadikin mampu menyelesaikan permasalahan maritim, hal tersebut didukung dengan pemikiran-pemikiran Ali Sadikin perihal
maritim serta latar belakang keluarga yang mengajarkan kedisplinan yang tinggi serta latar belakang pendidikan di Angkatan Laut dan sekolah-sekolah nonformal
yang pernah ditempuh. Ali Sadikin muncul sebagai konseptor maritim karena pemikiran-pemikiran maritimnya yang telah memberikan kemajuan maritim Indonesia.
Selama menjadi Menteri Perhubungan Laut, Ali Sadikin menerapkan kebijakan dalam bidang perkapalan, bidang pelayaran, dan bidang pelabuhan. Pada bidang perkapalan, Ali Sadikin menerapkan kebijakan klasifikasi kapal yang
bertujuan untuk menjamin keselamatan kapal-kapal yang melakukan pelayaran diwilayah lautan Indonesia. Kebijakan klasifikasi kapal tersebut akhirnya memunculkan peraturan tentang pendirian Biro Klasifikasi Indonesia yang
merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bertanggungjawab mengeluarkan sertifikasi klasifikasi kapal tersebut. Bidang pelayaran, Ali Sadikin mengeluarkan peraturan tentang komunikasi PELNI dan berlaku untuk perusahaan negara lainnya agar tidak memberikan informasi apapun kepada media perihal perusahaan negara. Peraturan tersebut diterapakan Ali Sadikin untuk menghindari dan menjaga perusahaan negara salah satunya PELNI dari ancaman-ancaman konfrontasi yang saat itu terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Selain masalah komunikasi tersebut, ternyata Ali Sadikin berhasil mengamankan pelayaran dari sabotase G30S sehingga saat terjadi gerakan kontra revolusi maka tidak ada satupun kapal yang tersabotase. Pada bidang pelabuhan, Ali Sadikin melakukan penegasan-penegasan mengenai persoalan pelabuhan yaitu kesejahteraan buruh pelabuhan agar diperhatikan, selain
buruh ternyata Ali Sadikin juga menunjuk satu orang yang bertanggungjawab terhadap urusan pelabuhan sehingga dengan itu maka Departemen Perhubungan Laut lebih mudah dalam pengawasan. Ali Sadikin selama menjadi Menteri
Perhubungan Laut periode 1963-1966 telah memberikan dan membangun pondasi maritim Indonesia bersama Soekarno.

Actions (login required)

View Item