Saputri, Atika Swastiyansyah (2017) Dinamika Pelni Dalam Perubahan Kebijakan Pemerintah Tahun 1988-2012. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

PDF Atika Swastiyansyah Saputri.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (526kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Dinamika PELNI dalam Perubahan Kebijakan Pemerintah Tahun 1988-2012” ini membahas mengenai perkembangan PELNI di tengah berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dari awal deregulasi hingga PELNI mendapatkan keuntungan yang cukup memuaskan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang mencakup empat langkah penelitian, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Perlayaran Indonesia selama bertahun-tahun dikuasai oleh perusahaan asing yang bernama Koninklijke Paketvaart Maatschappij atau KPM. KPM mampu mendominasi pelayaran Indonesia bahkan setelah Indonesia merdeka. Pemerintah kemudian mendirikan suatu badan usaha pelayaran niaga milik negara, yaitu PEPUSKA yang didirikan pada 5 September 1950. Tujuan didirikannya
PEPUSKA adalah untuk mengembangkan usaha pelayaran niaga nasional dengan membangun dan menyediakan kapal-kapal yang disewakan atau dijual kepada perusahaan swasta nasional yang sanggup menjalankan usahanya sesuai dengan
kebijakan pemerintah di bidang pelayaran. Akan tetapi dalam perkembangannya, PEPUSKA dianggap kurang cermat dalam membeli kapal dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi pihak penyewa kapal karena kapal sering rusak.
Kegagalan PEPUSKA tidak membuat pemerintah berputus asa dalam membangun pelayaran nasional, pada 28 April 1952 terbentuklah Perusahaan Pelayaran Nasional atau PELNI. Pada 21 November 1988, pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi dalam bidang pelayaran yang disebut dengan kebijakan Paket November atau PAKNOV 21. Kebijakan tersebut membawa dampak yang luar biasa dalam dunia
pelayaran nasional, karena semenjak berlakunya deregulasi tersebut membuat armada asing dapat dengan bebas memasuki laut Indonesia. Hal ini membuat PELNI tidak hanya harus bersaing dengan perusahaan swasta nasional, tetapi juga
dengan perusahaan asing. Kebijakan selanjutnya yang membawa dampak cukup berat bagi PELNI adalah kebijakan deregulasi pada bidang penerbangan tahun 2000. Dampak dari kebijakan tersebut membuat PELNI harus kehilangan
penumpang sebanyak satu juta orang setiap tahun. Berbagai strategi diterapkan oleh PELNI, hingga tahun 2012 melalui strategi 3 in 1 PELNI mampu mendapatkan keuntungan yang cukup memuaskan. Temuan dalam penelitian ini yaitu, PELNI sebagai perusahaan pelayaran nasional sering mengalami kesulitan dalam menyelaraskan visi misi PELNI dengan kebijakan pemerintah. Di samping dua hal tersebut, PELNI juga harus menghadapi persaingan antarberbagai jenis transportasi dan juga berbagai perusahaan pelayaran, baik swasta nasional maupun asing. Beberapa hal tersebut masih terasa sulit untuk PELNI.

Actions (login required)

View Item