Abdi, Abdi (2017) Dominasi Partai Aceh Pada Pemilihan Kepala Daerah 2006. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

PDF Abdi.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (643kB)

Abstract

Penelitian dengan judul “Dominasi Partai Aceh Pada Pemilihan Kepala Daerah 2006”, merupakan sejarah politik. Penelitian ini dilakukan dengan metode sejarah, yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Kemudian juga melalui diskusi dan wawancara dengan narasumbernya secara langsung. Setelah konflik antara pemerintah RI dengan GAM yang berlangsung sejak 4 Desember 1976 sampai dengan 15 Agustus 2005, masyarakat Aceh lah yang menjadi korban dari konflik tersebut. Konflik yang berlangsung kurang lebih selama 30 tahun tersebut telah membawa penderitaan yang cukup panjang bagi rakyat Aceh, dalam konflik tersebut sudah beberapa kali dilakukan perdamaian, mulai dari pendekatan persuasif, legal formal, pendekatan dengan tokoh masyarakat, hingga operasi-operasi militer, seperti; Operasi Jaring Merah (OJM), Daerah Operasi Militer (DOM), Operasi Wibawa 1999, Operasi Cinta Meunasah, Operasi Rajawali, Pasukan Pengendali Rusuh Masa (PPRM), dan lain-lain. Namun semuanya mengalami kegagalan. Setelah bencana Tsunami 26 Desember 2004 yang melanda NAD dan sekitarnya, telah menambah penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat Aceh, dimana dalam situasi konflik antara GAM dengan pemerintah RI, cukup menghambat
penanggulangan bencana tersebut. Bantuan-bantuan dari dalam dan luar negeri belum berani secara langsung turun ke NAD dalam menangani masalah bencana tersebut. Mereka masih was-was terhadap GAM yang saat itu masih berkonflik dengan pemerintah RI. Setelah melakukan diskusi yang panjang demi kemanusiaan dan penanggulangan bencana Tsunami yang melanda daerah NAD dan sekitarnya tersebut, mulai dari dari 28 Januari 2005 di Helsinki, Finlandia, yang di mediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI), lembaga internasional yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Akhirnya pada 15 Agustus 2005
muncullah kesepakatan untuk berdamai antara GAM dengan pemerintah RI yang disebut dengan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman perdamaian antara GAM dengan pemerintah RI di kota Helsinki, Finlandia. Dalam Nota Kesepahaman tersebut salah satu tuntutan dari GAM adalah pembentukan Partai Lokal untuk kendaraan politik GAM dalam mengisi perpolitikan di NAD. Namun yang perlu dipahamai adalah pembentukan Parlok ini bukanlah tuntutan konflik yang begitu panjang antara GAM dengan pemerintah RI, namun hal tersebut adalah satu kesapakatan dalam MoU Helsinki. Landasan Parlok ini tercermin berdasarkan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD. Kemudian diperkuat juga UU No. 11 Tahun 2006. Setelah GAM menyatakan menghentikan gerakan bersenjata, kemudian GAM ikut dalam perpolitikan di NAD melalui Parlok, akhirnya untuk kendaraan politik mantan eks GAM di NAD, dibentuklah beberapa Parlok, yaitu: yaitu Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (PSIRA). Diantara Parlok di NAD, PA merupakan Parlok yang yang merepresentasikan kekuatan politik dari unsur GAM di mana
inisiator dan pengurusnya hampir semuanya dari unsur GAM. Oleh karena itu, sangat bisa dipahami jika pada awal kelahiran PA diidentikkan dengan GAM. PA dalam kacah politik lokal di NAD kemudian sangat berpengaruh bahkan
dapat mengalahkan Parnas. Diawali dari kemenangan/keterpilihan drh. Irwandi Yusuf, M.Sc (tokoh GAM/PA) yang berpasangan dengan Muhammad Nazar, S. Ag
dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang dilaksanakan pada 11 Desember 2006 secara langsung oleh rakyat Aceh, meskipun dalam pencalonan maju melalui jalur
independen.

Actions (login required)

View Item