Munasik, Munasik and Rahmad, Puji and Winarso, Gathot and Haryanti, Dwi (2019) Valuasi Ekosistem Terumbu Karang: Studi Kasus di Taman Nasional Karimunjawa. Drive Demand Research Fund (DDRF) COREMAP-CTI LIPI.

PDF (Valuasi Ekosistem Terumbu Karang: Studi Kasus di Taman Nasional Karimunjawa) Policy_Brief-ValuasiEkosistem_kebijakanDDRF2019.pdf Download (1MB)

Abstract

Valuasi ekosistem terumbu karang di Indonesia adalah sebuah keharusan di tengah maraknya kejadian
kerusakan terumbu karang akhir-akhir ini. Indonesia tergolong lambat dalam penyediaan nilai kekayaan
ekosistem terumbu karang, valuasi selalu dilakukan setelah adanya kejadian kerusakan. Pun demikian
metode yang diterapkan umumnya berdasar pada nilai substitusi dan nilai potensi layanan ekosistem
dimana unsur asumsi lebih dominan. Valuasi ekosistem terumbu karang di Taman Nasional Karimunjawa
ini dilakukan dengan pendekatan metode alternatif yaitu menghitung nilai riil dari layanan ekologis sebuah
ekosistem (value resources) menggunakan metode Emergy yang ditambahkan pula nilai jasa
pemanfaatannya (services value). Penghitungan layanan ekologis ekosistem terumbu karang dilakukan
dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekologi terumbu karang, meliputi: persentase tutupan karang
hidup, kerapatan zooxanthellae, kelimpahan dan biomassa ikan karang, kelimpahan megabenthos, dan
kondisi kualitas air (massa air, salinitas, suhu, kandungan karbondioksida) dalam luasan terumbu karang
yang sudah diketahui. Selain perhitungan nilai layanan ekologis juga dilakukan penghitungan nilai jasa
pemanfaatan sumber daya terumbu karang, meliputi nilai pemanfaatan wisata bahari, dan biaya
pengelolaan ekosistem oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa. Valuasi ekosistem ini dapat dilakukan
meskipun tidak ada kerusakan dan atau kecelakaan yang berdampak, juga hasilnya komprehensif dan
dapat memanfaatkan parameter pengukuran baku nasional. Berdasarkan kajian ini, penerapan metode
valuasi ekosistem yang baku dan penetapan harga ekosistem terumbu karang oleh pemerintah berbasis
ekoregional adalah solusi terbaik. Valuasi ekosistem terumbu karang dapat dilakukan oleh Direktorat
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut KLHK dan perlu diundangkan dalam
bentuk Peraturan Menteri KLHK.

Actions (login required)

View Item