VEMBLIOSA, ANTONIA ARINDI and Aminah, Aminah and Widanarti, Herni (2024) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN PASANGAN KATOLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB HUKUM KANONIK. _145 PDT 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Antonia Arindi Vembliosa-cover.pdf Download (443kB)
	Text Antonia Arindi Vembliosa-abstrak.pdf Download (54kB)
	Text Antonia Arindi Vembliosa-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (293kB)
	Text Antonia Arindi Vembliosa-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	Text Antonia Arindi Vembliosa-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	Text Antonia Arindi Vembliosa-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (99kB)
	Text Antonia Arindi Vembliosa-dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB)

Abstract

Dalam perkawinan akan ditemukan banyak permasalahan, bahkan hingga membawa perkawinan ke arah perceraian. Walaupun dalam hukum Gereja Katolik melarang adanya perceraian dalam suatu perkawinan, tetapi tetap saja pada kenyataannya, ada pasangan Katolik yang melakukan perceraian melalui Pengadilan Negeri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun hal tersebut bertentangan dengan hukum Gereja Katolik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sumber data diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara terhadap Pastor dan Hakim serta didukung oleh studi pustaka sebagai data sekunder, data diolah dengan metode deskriptif analitis dan menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis data. Berdasarkan hasil penelitian, pasangan Katolik yang melakukan perceraian di Pengadilan Negeri adalah sah secara sipil, namun tidak memutuskan
ikatan perkawinan yang sah secara Katolik, kecuali pasangan tersebut memenuhi syarat untuk melakukan anulasi secara Katolik. Perceraian yang dilakukan oleh pasangan Katolik di Pengadilan Negeri memberikan akibat secara sipil, dari segi kedudukan, hak dan kewajiban bagi kedua pihak, harta bersama, juga anak yang dilahirkan. Sedangkan berdasarkan Kitab Hukum Kanonik, pasangan Katolik tersebut tidak lagi diperbolehkan untuk menikah dan menerima komuni.
Kata Kunci: Perceraian; Pasangan Katolik; Pengadilan Negeri.

Actions (login required)

View Item