DIMARDEWANI, LILA LINTANG and Priyono, Ery Agus and Aminah, Aminah (2024) ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN HIBAH ATAS TANAH YANG TIDAK DIGUNAKAN SESUAI DENGAN KESEPAKATAN DITINJAU MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. _138 PDT 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text LILA LINTANG DIMARDEWANI_cover.pdf Download (737kB)
	Text LILA LINTANG DIMARDEWANI_abstrak.pdf Download (91kB)
	Text LILA LINTANG DIMARDEWANI_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	Text LILA LINTANG DIMARDEWANI_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text LILA LINTANG DIMARDEWANI_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	Text LILA LINTANG DIMARDEWANI_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (95kB)
	Text LILA LINTANG DIMARDEWANI_dapus.pdf Download (173kB)

Abstract

Hibah atas tanah adalah bentuk pemberian atau peralihan hak milik atas tanah yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya imbalan apapun yang dilakukan oleh pemberi hibah yang masih hidup kepada orang lain. Pelaksanaan hibah atas tanah di Indonesia pada realitanya masih banyak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hibah atas tanah dan upaya pembatalan hukum apabila hibah atas tanah tidak digunakan sesuai dengan kesepakatan ditinjau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini yuridis-normatif dengan mengkaji bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa KUH Perdata menghendaki pelaksanaan hibah atas tanah dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan di antara pemberi dan penerima hibah tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan Hukum Islam
memperbolehkan adanya hibah atas tanah dengan memperhatikan syariat Islam dan tidak melebihi 1/3 bagian harta milik pemberi hibah. UUPA mengatur mengenai peralihan hak milik atas tanah karena hibah dengan adanya akta hibah dan didaftarkan pada PPAT. Penerima hibah yang tidak melakukan kewajibannya atas tanah yang diperoleh karena hibah dianggap wanprestasi, sehingga
berdasarkan KUH Perdata, hibah atas tanah tersebut dapat dibatalkan dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri, sedangkan menurut Hukum Islam, hibah atas tanah tersebut dapat dibatalkan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agama.
Kata kunci: Hibah atas tanah, Pembatalan hibah, Kesepakatan

Actions (login required)

View Item