ALZAHRA, NURUL MUTMAINAH and Susanto, Sri Nur Hari and Adiyanta, FC. Susila (2024) IMPLIKASI ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN NEGARA PADA MEKANISME PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI. _54 HAN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nurul Mutmainah Alzahra - cover.pdf Download (672kB)
	Text Nurul Mutmainah Alzahra - abstrak.pdf Download (283kB)
	Text Nurul Mutmainah Alzahra - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (400kB)
	Text Nurul Mutmainah Alzahra - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (414kB)
	Text Nurul Mutmainah Alzahra - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (565kB)
	Text Nurul Mutmainah Alzahra - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text Nurul Mutmainah Alzahra - dapus.pdf Download (289kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting sudah seharusnya dalam mekanisme pengangkatan Hakim dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ironinya realitas yang terjadi
pengangkatan Hakim Konstitusi terdapat berbagai pelanggaran pada ketentuan Undang-Undang dan asas-asas penyelenggara negara yang dilakukan oleh lembaga berwenang. Penelitian Hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, dan menggunakan jenis data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi
kepustakaan yang dianalisis dengan menggunakan Analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi terdapat kekeliruan dalam pengamalan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga menyebabkan adanya pengaturan
yang bersifat fleksibel bagi lembaga negara yang berwenang yaitu Presiden, DPR dan MA untuk melakukan penafsiran terhadap ketentuan mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi. Kebebasan yang diberikan oleh ketentuan Undang-Undang a qou menyebabkan adanya keragaman mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi
dan berbagai pelanggaran terhadap ketentuan mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi yang seharusnya pencalonannya dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta calon Hakim Konstitusi seharusnya dipilih secara obyektif dan akuntabel tetapi tidak tercermin dalam beberapa periode mekanisme pengangkatan
Hakim Konstitusi oleh lembaga negara yang berwenang. Hal tersebut membuktikan bahwa Presiden, DPR dan MA sebagai penyelenggara negara tidak memperhatikan asaa-asas penyelenggara dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliknya.
KATA KUNCI: Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi; Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara; Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung

Actions (login required)

View Item