Amania, Nila (2024) MEMBANGUN BUDAYA HUKUM HAKIM YANG PROGRESIF TERHADAP PELINDUNGAN ANAK DALAM MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Text (DISERTATION) Nila Cover.pdf Download (73kB)

Abstract

Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa semua tindakan
yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan maupun swasta,
termasuk juga lembaga peradilan, harus menempatkan kepentingan terbaik bagi
anak sebagai pertimbangan utama. Belum adanya pedoman bagi hakim
menyebabkan setiap pengadilan masih memeriksa permohonan dispensasi kawin
dengan cara yang berbeda-beda, dimana hal tersebut menimbulkan kekhawatiran
terlanggarnya hak-hak anak dalam proses pemeriksaan. Oleh karena itu, Mahkamah
Agung mengeluarkan Peraturan No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin yang mengakomodir prinsip-prinsip pelindungan
anak. Lahirnya perma tersebut tidak serta merta mengubah cara hakim dalam
mengadili, karena untuk menanamkan nilai-nilai baru menjadi pola-pola tingkah
laku yang baru membutuhkan usaha dan waktu. Penelitian ini mengkaji 3 masalah,
yaitu: pertama, bagaimana pemahaman hakim atas pelindungan anak dalam perkara
dispensasi kawin. Kedua, bagaimana implikasi pemahaman hakim tersebut
terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin. Ketiga, bagaimana
membangun budaya hukum hakim yang progresif terhadap pelindungan anak dalam
mengadili permohonan dispensasi kawin.
Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, merupakan
penelitian doktrinal, dengan menggunakan metode perdekatan sosiolegal (socio
legal research). Social setting dalam penelitian ini adalah komunitas hakim
Pengadilan Agama Purwodadi, Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Agama
Magelang dan Pengadilan Agama Wonosobo. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara mendalam (indept interview) dengan para informan, dan
digunakan juga pengamatan terlibat (participant observer). Studi dokumen dan
kepustakaan juga dilakukan untuk menganalisis data sekunder. Proses identifikasi
dan klasifikasi dilanjutkan dengan analisis data menggunakan analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Para hakim yang menangani perkara
dispensasi kawin memiliki pemahaman yang beragam terkait pelindungan anak
dalam perkara dispensasi kawin. Terdapat perbedaan pemahaman antara hakim
yang belum dan telah bersertifikat hakim anak; (2) Pemahaman para hakim tentang
pelindungan anak berkontribusi terhadap perbedaan sikap dalam mengadili. Meski
pemahaman hakim berimplikasi terhadap sikap hakim dalam memeriksa
permohonan dispensasi kawin, ia bukanlah faktor penentu satu-satunya. Di luar itu,
terdapat faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi; (3) Membangun budaya
hukum hakim yang progresif terhadap pelindungan anak dalam mengadili
permohonan dispensasi kawin dapat dilakukan melalui membangun penalaran
hukum hakim dan perilaku hakim.

Actions (login required)

View Item