LAKSMANA, PAULUS BAYU AJI and Soemarmi, Amiek and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2024) TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MELAKUKAN PEMANFAATAN RUANG PESISIR MENURUT PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018. _HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antar pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pesisir oleh Pemerintah Daerah merupakan amanat Konstitusi, serta diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Perkembangan pengelolaan pesisir oleh daerah memiliki beberapa hambatan akibat munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mereduksi kewenangan daerah serta berpotensi mengurangi nilai pengelolaan bagi kesejahteraan masyarakat. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analisis. Pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Kewenangan rencana zonasi merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Tahun 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. yang dituangkan melalui produk hukum Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038. Perkembangan pengaturan pesisir mengalami pergeseran materi muatan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah kewenangan Pemerintah Daerah menjadi kewenangan pusat. Saran yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah seharusnya pemerintah mengembalikan kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta perlunya harmonisasi antar peraturan yang mengatur pemanfaatan pesisir.
Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Kawasan Pesisir, Rencana Zonasi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Kawasan Pesisir, Rencana Zonasi
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Users 201 not found.
Date Deposited:	02 Sep 2024 04:26
Last Modified:	02 Sep 2024 04:26
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/25833

Actions (login required)

View Item