HARIANDI, JEFTHA OSCARIO and Hardjanto, Untung Sri and Indarja, Indarja (2024) KEWENANGAN MK DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN POSITIF LEGISLATOR TERHADAP PUTUSAN MK No. 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP PERKARA PERMOHONAN UJI MATERIIL Pasal 169 Huruf q UU No.7 Tahun 2017 Tentang PEMILU. _71 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text JEFTHA_OSCARIO_HARIANDI-cover.pdf Download (596kB)
	Text JEFTHA_OSCARIO_HARIANDI-abstrak.pdf Download (152kB)
	Text JEFTHA_OSCARIO_HARIANDI-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	Text JEFTHA_OSCARIO_HARIANDI-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text JEFTHA_OSCARIO_HARIANDI-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB)
	Text JEFTHA_OSCARIO_HARIANDI-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB)
	Text JEFTHA_OSCARIO_HARIANDI-dapus.pdf Download (153kB)

Abstract

Pemilu merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang termaktub dalam pembukaan UUD Tahun 1945. Terdapat permasalahan dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, hingga muncul polemic dalam masyarakat akibat Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji alasan MK dalam memutus perkara No. 90/PUU-XXI/2023 terkait Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan yang menjadi pertimbangan hukum oleh Hakim serta dijadikan dasar dalam memutus perkara (Ratio decidendi) dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD Tahun 1945, yaitu : Pertimbangan hukum oleh Hakim terkait Kewenangan MK, Pertimbangan hukum oleh Hakim terkait kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan perkara tersebut, Pertimbangan hukum oleh Hakim terkait pokok perkara dalam Surat Permohonan, Konklusi (Conclusio), Amar putusan dan/atau putusan oleh Hakim. Akibat hukum terhadap Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Minimal Calon Presiden dan
Calon Wakil Presiden adalah terjadi polemik pro dan kontra dalam masyarakat, bahkan sejumlah guru besar dan akademisi serta pegiat pemilu melakukan eksaminasi terhadap putusan MK tersebut, selain itu terjadi laporan dugaan pelanggaran etik oleh Ketua MK Anwar Usman bermunculan sehari setelah mahkamah memutus uji materi syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden tersebut diputus.
Kata Kunci : Ratio decidendi, Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Pemilu.

Actions (login required)

View Item