SAFIRA, AMELIA and Samekto, F.X. Adji and Susetyorini, Peni (2024) PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO DALAM KASUS PEMBANTAIAN MY LAI DI VIETNAM DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. _41 HI 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Amelia Safira-cover.pdf Download (738kB)
	Text Amelia Safira-abstrak.pdf Download (178kB)
	Text Amelia Safira-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (360kB)
	Text Amelia Safira-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (524kB)
	Text Amelia Safira-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (751kB)
	Text Amelia Safira-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text Amelia Safira-dapus.pdf Download (311kB)

Abstract

Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata diatur langsung dalam hukum humaniter internasional. Dalam hukum humaniter internasional juga terdapat sebuah prinsip yang menekankan bahwa para pihak yang terlibat salam suatu konflik bersenjata harus membedakan antara penduduk dan objek sipil dengan kombatan dan objek militer, yang dikenal sebagai prinsip pembeda. Namun realitanya, masih banyak ditemukan pelanggaran yang menyebabkan jatuhnya korban dari kelompok penduduk sipil. Skripsi ini ditulis untuk mengetahui landasan hukum terkait perlindungan penduduk sipil dalam situasi perang, dan implementasi pertanggungjawaban komando atas kasus pelanggaran hukum perang terutama dalam kasus pembantai penduduk sipil di My Lai, Vietnam, serta menganalisis apakah tindakan pengadilan militer Amerika Serikat dalam mengadili Letnan William Calley atas pelanggaran tersebut sudah memenuhi kewajiban hukum humaniter. Penulisan dilakukan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian skripsi menunjukkan bahwa
Pasal 27 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 mengatur bahwa penyerangan dan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap kelompok penduduk sipil, yang wajib dilindungi menurut pasal tersebut, merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa yang disebut grave breaches. Dalam kasus pembantaian My Lai, komandan-komandan militer
Amerika Serikat merupakan salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran-pelanggaran berat dalam operasi militer yang dilakukan. Pertanggungjawaban komando diterapkan sebagai acuan untuk mengadili para perwira yang terlibat dalam kasus tersebut. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tindakan pengadilan militer Amerika Serikat sudah memenuhi kewajiban hukum humaniter internasional.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Komando, Hukum Humaniter Internasional, Kasus Pembantaian My Lai

Actions (login required)

View Item