Search for collections on Undip Repository

URGENSI RATIFIKASI BBNJ (BIODIVERSITY BEYOND NATIONAL JURISDICTION) AGREEMENT OLEH INDONESIA: TINJAUAN TENTANG PEMENUHAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH. _26 HI 2024

PINTARIA, PINTARIA and Samekto, F.X. Adji and Susetyorini, Peni (2024) URGENSI RATIFIKASI BBNJ (BIODIVERSITY BEYOND NATIONAL JURISDICTION) AGREEMENT OLEH INDONESIA: TINJAUAN TENTANG PEMENUHAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH. _26 HI 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of Pintaria_cover.pdf] Text
Pintaria_cover.pdf

Download (863kB)
[thumbnail of Pintaria_abstrak.pdf] Text
Pintaria_abstrak.pdf

Download (215kB)
[thumbnail of Pintaria_bab 1.pdf] Text
Pintaria_bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (348kB)
[thumbnail of Pintaria_bab 2.pdf] Text
Pintaria_bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (421kB)
[thumbnail of Pintaria_bab 3.pdf] Text
Pintaria_bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (634kB)
[thumbnail of Pintaria_bab 4.pdf] Text
Pintaria_bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (220kB)
[thumbnail of Pintaria_dapus.pdf] Text
Pintaria_dapus.pdf

Download (271kB)

Abstract

Laut merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati dunia. Saat ini pengaturan internasional yang berlaku untuk mengatur laut adalah UNCLOS 1982. Pengaturan tersebut membagi laut menjadi tiga bagian utama yaitu, wilayah laut dibawah kedaulatan negara, wilayah laut dibawah yurisdiksi negara, dan wilayah laut di luar
yurisdiksi nasional. Saat ini keanekaragaman hayati di luar wilayah yurisdiksi nasional terancam punah akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia, sedangkan UNCLOS 1982 tidak memuat peraturan megenai hal ini. Oleh karenanya PBB berupaya mengisi kekosongan hukum tersebut dengan mengesahkan perjanjian BBNJ untuk menangani konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut yang berkelanjutan di area di luar yurisdiksi nasional. Perjanjian ini juga mengatur 4 mekanisme utama yang menjamin pembagian keuntungan yang adil dan merata dari sumber daya genetik laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional bagi negara yang menyatakan terikat pada perjanjian ini. Sementara itu Indonesia baru sampai
pada tahap penandatanganan. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana pembagian keuntungan tersebut dapat memenuhi kepentingan nasional Indonesia dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur didalamnya mengingat perjanjian BBNJ adalah instrumen hukum internasional,
oleh karenanya tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dua hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskripsi analitis. Sumber data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan
dianalisis secara kualitatif.
Kata kunci: Ratifikasi; Perjanjian BBNJ; Kepentingan Nasional

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Ratifikasi; Perjanjian BBNJ; Kepentingan Nasional
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 01 Aug 2024 11:46
Last Modified: 01 Aug 2024 11:46
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/25022

Actions (login required)

View Item View Item