GINTING, PATRICIA CAROLINE and Roisah, Kholis and Susetyorini, Peni (2024) PENERAPAN HAK KEKEBALAN PRIBADI DIPLOMATIK TERHADAP KEPENTINGAN PELAYANAN DOMESTIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS THE UK SUPREME COURT JUDGMENT OF BASFAR V. WONG). _20 HI 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Patricia Caroline Ginting_cover.pdf Download (891kB)
	Text Patricia Caroline Ginting_abstrak.pdf Download (131kB)
	Text Patricia Caroline Ginting_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text Patricia Caroline Ginting_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)
	Text Patricia Caroline Ginting_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (351kB)
	Text Patricia Caroline Ginting_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text Patricia Caroline Ginting_dapus.pdf Download (137kB)

Abstract

Hubungan diplomatik dibangun atas dasar kesepakatan bersama dari kedua negara dan memerlukan pertimbangan prinsip hukum timbal balik bagi kedua negara. Setiap perwakilan diplomatik akan mendapatkan hak khusus serta hak istimewa agar dapat mempermudah tugas misinya sebagai perwakilan negara dan dalam praktiknya tidak jarang ditemukan tindak pelanggaran terhadap hak kekebalan dan hak keistimewaan tersebut. Penelitian dan penulisan hukum dibuat dengan tujuan untuk dapat menganalisis dan mengetahui prinsip kekebalan terhadap perlindungan bagi Agen Diplomatik dan Pekerja Rumah Tangga. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konvensi, dan pendekatan kasus. Agen Diplomatik Arab Saudi telah melanggar hukum yang berlaku di Inggris sebagai Negara Penerima seperti peraturan pembayaran upah minimum dan peraturan penerapan jam kerja. Hal tersebut jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya untuk menghormati hukum nasional dari negara setempat. Inggris sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh memiliki kapasitas dalam menindak pelanggar hukum yang merugikan negaranya, sehingga dapat menggunakan prinsip jure imperii terhadap Agen Diplomatik tersebut dengan mengenakan sanksi persona non grata.
Kata Kunci: Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik, Pejabat Diplomatik

Actions (login required)

View Item