ALFATTAH, HANIF and Saraswati, Retno and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2024) KEDUDUKAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DI HADAPAN PERADILAN NEGERI TATA USAHA NEGARA. _023 HAN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Hanif Alfattah-cover.pdf Download (520kB)
	Text Hanif Alfattah-abstrak.pdf Download (241kB)
	Text Hanif Alfattah-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (361kB)
	Text Hanif Alfattah-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (351kB)
	Text Hanif Alfattah-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (498kB)
	Text Hanif Alfattah-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	Text Hanif Alfattah-dapus.pdf Download (258kB)

Abstract

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bermula terbentuk menjadi lembaga yang bersifat ad-hoc dengan sebutan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) yang kemudian pada tahun 2011 menjadi Lembaga tetap. DKPP memiliki 2 pedoman keberjalanan yakni peraturan meteril dan formil.
Namun, dalam penegakan kode etiknya masih terdapat dilema terutama didalam putusan DKPP karena sifat putusan Final dan Mengikat dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dengan memberikan penjelasan sistematis yang mengatur kategori hukum tertentu dan menganalisa Pembangunan hukum serta masyarakat. Sementara spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yang menganalisis berdasarkan peristiwa hukum yang di hubungkan antara satu objek dengan objek lainnnya secara objektif dan rasional. Berdasarkan penelitian ini, maka proses beracara DKPP yakni melalui beberapa tahapan yakni pengaduan, verifikasi materi dan formil, pemeriksaan dan putusan. Hasil putusannya pun tak sesuai dengan yang diatur didalam Undang-Undang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat serta tak dapat dilakukan upaya banding. Namun dalam keberjalanannya terdapat Upaya banding yang dilakukan oleh Evi Novita Ginting, Petrus Wau, dan Sepriandison Saragih yang melakukan banding di MK degan objek gugatannya yakni surat Keputusan pemberhentian yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai tindak lanjut putusan DKPP. Dari tiga kasus tersebut dua diantaranya dikabulkan oleh PTUN dan membatalkan putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat. Dengan demikian perlu adanya upaya dari berbagai Lembaga seperti Presiden, DPR RI, dan MK serta Lembaga Yudikatif terutama PTUN untuk dapat menindaklanjuti peristiwa dilemahkannya Putusan DKPP
Kata Kunci : Penyelenggara Pemilu, Putusan DKPP, Pengadilan Tata Usaha Negara.

Actions (login required)

View Item