SULFIHAN, MUHAMMAD and Solechan, Solechan and Suhartoyo, Suhartoyo (2024) IMPLIKASI PELAKSANAAN OUTSOURCING DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023. _035 HAN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD SULFIHAN_cover.pdf Download (480kB)
	Text MUHAMMAD SULFIHAN_abstrak.pdf Download (8kB)
	Text MUHAMMAD SULFIHAN_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text MUHAMMAD SULFIHAN_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text MUHAMMAD SULFIHAN_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	Text MUHAMMAD SULFIHAN_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
	Text MUHAMMAD SULFIHAN_dapus.pdf Download (403kB)

Abstract

Penggunaan pekerja outsourcing dilakukan karena adanya perubahan struktural dalam pengelolaan usaha dengan meminimalisir kendali manajemen guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dalam praktik outsourcing hubungan kerjanya mayoritas menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT). Penggunaan PKWT dinilai merugikan pihak pekerja dikarenakan hak-hak pekerja sangat rentan untuk direduksi atau dilanggar. Hal tersebut semakin diperparah sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang membawa berbagai dampak dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia, khususnya
terhadap praktik outsourcing. Penelitian ini membahas mengenai implikasi pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap pemenuhan hak-hak pekerja outsourcing. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran secara komprehensif mengenai permasalahan tertentu berdasarkan fakta dan data yang diperoleh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan menelaah data-data sekunder melalui studi kepustakaan yang diperkuat dengan hasil wawancara yang berfungsi untuk mengklarifikasi data sekunder. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif sehingga memudahkan interpretasi hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 berdampak positif maupun negatif dalam sistem ketenagakerjaan. Mengenai hak-hak pekerja outsourcing dengan PKWT dalam praktiknya seringkali hak-haknya direduksi seperti hak atas upah yang layak, hak atas uang kompensasi dan uang ganti rugi, THR hingga hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan harus secara konkrit mengatur hak-hak pekerja dalam perjanjian kerja. Hal tersebut juga harus dilegitimasi dengan adanya penataan kembali Hukum Ketenagakerjaan sehingga dapat memberikan perlindungan atas hak-hak pekerja.
Kata Kunci: Hak-Hak Pekerja, Outsourcing, Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Actions (login required)

View Item