MULIANI, SRI and Hardjanto, Untung Sri and Wisnaeni, Fifiana (2024) PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2022 DI DESA UNDAAN LOR KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. _018 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Sri Muliani_cover.pdf Download (438kB)
	Text Sri Muliani_abstrak.pdf Download (75kB)
	Text Sri Muliani_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB)
	Text Sri Muliani_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB)
	Text Sri Muliani_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (554kB)
	Text Sri Muliani_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (82kB)
	Text Sri Muliani_dapus.pdf Download (85kB)

Abstract

Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki wewenang sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Banyaknya kasus penyimpangan berdampak pada kerugian negara. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan oleh BPD. Rumusan masalah dalam Penulisan Hukum ini adalah bagaimana mekanisme dan hasil pengawasan di Desa Undaan Lor Kecamatan
Undaan Kabupaten Kudus serta apa saja hambatan dalam melakukan pengawasan dan solusi yang sudah dilakukan. Tujuan Penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis bagaimana mekanisme pengawasan, hasil pengawasan, dan apa saja hambatan serta solusinya.
Metode penelitian yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran melalui deskripsi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan. Metode analisis data
adalah kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dalam Penulisan Hukum ini diketahui bahwa mekanisme pengawasan pengelolaan Keuangan Desa tahun 2022 oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dilakukan melalui tiga tahap yaitu perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintah Desa yang difokuskan pada kegiatan penyusunan APB Desa, pelaksanaan kegiatan, dan laporan pelaksanaan. Hasil pengawasan yang diperoleh adalah melaksanakan pengendalian penyusunan APB Desa sesuai dengan target waktu dan dokumen sumber, melakukan publikasi APB Desa dalam media-media informasi publik Desa, dan dilakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan hanya secara berkala. Hambatan yang dihadapi yaitu terbatasnya SDM, kurang komunikatif dengan Kepala Desa, sarana pendukung kerja kurang memadai, tunjangan yang masih kecil, dan terbatasnya regulasi. Namun, adanya beberapa hambatan tersebut telah dilakukan solusi yaitu melakukan pelatihan dan bimbingan teknis, membangun
hubungan yang baik dan saling percaya, meningkatkan alokasi anggaran, menyusun rencana pembangunan Desa, melakukan kegiatan rapat rutin.
Saran dari Penulisan Hukum ini yaitu BPD di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dalam melakukan mekanisme pengawasan lebih maksimal dengan melaksanakan semua indikator hasil yang ada. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengawasan, sebaiknya melakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan tidak hanya secara berkala saja tetapi juga secara rutin. Memahami lebih mendalam terkait hambatan yang ada beserta solusinya.
Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, pengawasan, pengelolaan Keuangan Desa

Actions (login required)

View Item