SITUNGKIR, DEWI CHRISTABELLA and Santoso, Budi and Mahmudah, Siti (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK LISENSI MEREK DI INDONESIA. _052 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Dewi Christabella-cover.pdf Download (657kB)
	Text Dewi Christabella-abstrak.pdf Download (176kB)
	Text Dewi Christabella-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB)
	Text Dewi Christabella-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (518kB)
	Text Dewi Christabella-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text Dewi Christabella-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (463kB)
	Text Dewi Christabella-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)
	Text Dewi Christabella-dapus.pdf Download (191kB)

Abstract

Lisensi merek adalah pengalihan hak yang dapat dilakukan oleh pemilik merek kepada pihak lain yang akan disebut sebagai penerima lisensi. penerima lisensi akan mendapatkan izin untuk mengambil manfaat ekonomi dari dari pemilik merek, dengan memproduksi, membuat, serta menjual barang dan/atau jasa miliknya dengan merek dari orang lain. Sebagai timbal balik, pemilik merek akan mendapatkan royalti dari penerima lisensi. Dalam praktek keberjalanan perjanjian lisensi tak jarang ditemui sengketa dimana penerima lisensi akan menyalahgunakan perjanjian lisensinya dan mengakibatkan kerugian kepada pemilik lisensi merek. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik lisensi merek serta meneliti bagaimana proses penyelesaian apabila terjadi sengketa antara pemilik dan penerima lisensi merek. Dengan Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini berupa penelitian deskriptif analitis juga metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hal yang dapat mengakibatkan adanya sengketa lisensi merek adalah adanya salah satu pihak dalam perjanjian lisensi tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Untuk mengatasi hal ini, bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah terhadap merek adalah melalui pendaftaran merek ke DJKI dan apabila terjadi sengketa bentuk perlindungan hukumnya adalah adanya sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lisensi Merek, Hak Eksklusif

Actions (login required)

View Item