HAMONANGAN, RIANTO and Diamantina, Amalia and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2024) HAK KEWARGANEGARAAN INDONESIA BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016. _012 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Rianto Hamonangan - cover.pdf Download (424kB)
	Text Rianto Hamonangan - abstrak.pdf Download (69kB)
	Text Rianto Hamonangan - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)
	Text Rianto Hamonangan - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text Rianto Hamonangan - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB)
	Text Rianto Hamonangan - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (73kB)
	Text Rianto Hamonangan - dapus.pdf Download (140kB)

Abstract

Status kewarganegaraan merupakan suatu hak yang mutlak untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 Pasal 28D Ayat 4 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Melihat kenyataannya status kewarganegaraan merupakan hal
yang fundamental untuk dimiliki oleh warga negara. Hal ini dikarenakan agar seseorang dapat memperoleh haknya sebagai warga negara dan negara yang menjamin atas terlaksananya hak tersebut. Penelitian ini akan membahas permasalahan terkait
status kewarganegaraan Indonesia bagi anak hasil perkawinan campuran dengan menggunakan studi pustaka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016. Penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi skripsi dikarenakan ada beberapa pertanyaan mendasar yang ingin penulis pahami, yaitu terkait terkait pelaksanaan asas kewarganegaraan ganda terbatas yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan hak kewarganegaraan Indonesia bagi anak hasil perkawinan campuran
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016
Penelitian menggunakan metode penelitian dengan analisis bersifat deskriptif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang mengacu pada studi kepustakaan dan didukung dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diantaranya ialah: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016, peraturan perundang-undangan terkait, buku ilmiah, jurnal, skripsi, tesis dan kamus. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi dokumenter dan studi kepustakaan serta didukung dengan analisa data secara analisis kualitatif.
Penulis dapat memperoleh kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bahwa dengan adanya asas kewarganegaraan ganda terbatas, anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran mendapatkan jaminan hukum untuk dapat memperoleh kewarganeagraan Indonesia dan dengan adanya asas ini pula anak yang lahir dari hasil perkawinan orang tuanya akan mendapatkan jaminan untuk diperlakukan sama dengan anak yang lahir dari hasil perkawinan biasa. 2) Dengan kemunculan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 serta pengujian materi terkait Pasal 41 di Mahkamah Konstitusi, semakin nampak jelas bahwasanya pendaftaran anak hasil perkawinan campuran menjadi sangat penting guna mencegahnya kekosongan hukum dan menjunjung tinggi kepastian hukum. Disamping itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 serta pengujian materi terkait Pasal 41 di Mahkamah Konstitusi membatalkan tafsir diskriminasi terhadap anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diundangkan.
Kata Kunci : Kewarganegaraan, Mahkamah Konstitusi, Anak

Actions (login required)

View Item