STEVANI, TIA and Saptono, Hendro and Badriyah, Siti Malikhatun (2024) TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN MEREK DESKRIPTIF DENGAN BAHASA ASING SEBAGAI MEREK DAGANG DI INDONESIA. _074 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text TIA STEVANI_cover.pdf Download (760kB)
	Text TIA STEVANI_abstrak.pdf Download (7kB)
	Text TIA STEVANI_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB)
	Text TIA STEVANI_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (589kB)
	Text TIA STEVANI_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (737kB)
	Text TIA STEVANI_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB)
	Text TIA STEVANI_dapus.pdf Download (148kB)

Abstract

Di Indonesia, terdapat syarat tertentu untuk dapat didaftarkannya suatu merek. Salah satu alasan tidak dapat didaftarkannya merek dagang ialah merek bersifat deskriptif yang artinya merek berkaitan dengan atau hanya menyebutkan barang yang diperdagangkan. Tidak dapat didaftarkannya merek deskriptif tersebut disebabkan oleh sifatnya yang menyampaikan informasi dari suatu produk sehingga daya pembeda yang dimiliki rendah dan kata atau tanda tersebut secara hakikat merupakan milik umum. Selain itu, terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia bagi merek dagang yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum di Indonesia. Namun, hingga saat ini, masih terdapat banyak merek deskriptif dengan bahasa asing yang diterima pendaftarannya oleh Ditjen HKI. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini ialah metode yuridis normatif yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang merek deskriptif dengan bahasa asing di Indonesia. Pembahasan yang dihasilkan ialah 1) Terdapat alasan absolut tidak dapat didaftarkannya dan alasan relatif tidak diterimanya pendaftaran merek. Selain itu, terdapat kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada merek dagang milik warga negara Indonesia atau badan hukum di Indonesia. Tata cara pendaftaran merek dimulai dari mengajukan formulir permohonan merek hingga penerbitan sertifikat. 2) Merek deskriptif tidak dapat didaftarkan menjadi merek dagang di Indonesia karena daya pembeda yang dimiliki rendah. Namun, hal tersebut dapat dinegosiasikan bila merek telah berhasil membangun makna sekunder dalam masyarakat. Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi merek dagang diabaikan dan dianggap tidak ada oleh pemeriksa merek. Penerimaan pendaftaran merek deskriptif dengan bahasa asing sebagai merek dagang adalah sah karena kemampuan merek tersebut dalam membangun makna sekunder.
Kata Kunci : Merek Deskriptif, Bahasa Asing, Makna Sekunder

Actions (login required)

View Item