ARIFIN, TETSUYA HAIKAL and Indarja, Indarja and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2024) KEDUDUKAN ANGGOTA POLISI AKTIF YANG DITEMPATKAN DI LUAR INSTITUSI POLRI DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA. _029 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Tetsuya Haikal Arifin - cover.pdf Download (458kB)
	Text Tetsuya Haikal Arifin - abstrak.pdf Download (11kB)
	Text Tetsuya Haikal Arifin - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	Text Tetsuya Haikal Arifin - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text Tetsuya Haikal Arifin - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB)
	Text Tetsuya Haikal Arifin - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB)
	Text Tetsuya Haikal Arifin - dapus.pdf Download (150kB)

Abstract

Adanya penghapusan dwifungsi ABRI ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjamin netralitas dan profesionalisme Polri. Namun, di masa reformasi ini, netralitas dan profesionalisme Polri tersebut terancam karena ada anggota polisi aktif menduduki jabatan dan ditempatkan di luar institusi Polri. Berdasarkan hal
tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor yang melatarbelakangi ditempatkannya anggota polisi aktif di luar institusi Polri dan mengidentifikasi kedudukan anggota polisi aktif yang ditempatkan di luar institusi Polri dari perspektif Hukum Tata Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk mendapatkan jawaban dari kedua permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan dengan data yang digunakan yaitu data sekunder.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ditempatkannya anggota polisi aktif di luar institusi Polri disebabkan dari faktor yuridis yaitu adanya aturan yang memberikan jalan untuk dilakukan penempatan anggota Polri di luar institusi Polri dan faktor non yuridis yaitu adanya penumpukan antrean jabatan perwira polri serta adanya tujuan untuk menciptakan SDM Polri yang unggul. Kedudukan anggota polisi aktif yang ditempatkan di luar institusi Polri dari perspektif Hukum Tata Negara disimpulkan menjadi dua, yaitu berdasarkan jabatan yang berhubungan dengan fungsi institusi Polri dan jabatan yang tidak berhubungan dengan fungsi institusi Polri. Oleh karena itu, maka dalam hal ini Polri perlu melakukan evaluasi kembali terkait manajemen SDM nya dan perlu adanya harmonisasi dari setiap perundang-undangan yang memberikan jalan bagi anggota polisi aktif yang menempati jabatan tersebut
Kata Kunci: Hukum Tata Negara, Polri, Polisi Aktif

Actions (login required)

View Item