UTAMI, FITRI and Herawati, Ratna and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2024) PENGUATAN EKSISTENSI BAWASLU SEBAGAI LEMBAGA QUASI PERADILAN MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA KOMISIONER DI PROVINSI JAWA TENGAH. _030 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Fitri Utami_cover.pdf Download (428kB)
	Text Fitri Utami_abstrak.pdf Download (156kB)
	Text Fitri Utami_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text Fitri Utami_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB)
	Text Fitri Utami_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (537kB)
	Text Fitri Utami_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (133kB)
	Text Fitri Utami_dapus.pdf Download (342kB)

Abstract

Hadirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menandakan transformasi Bawaslu yang tidak hanya bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu saja, melainkan juga melakukan penindakan pelanggaran maupun sengketa proses. Dibalik transformasi tersebut, masih ditemukan problematika eksistensi kelembagaan, salah satunya di bidang Sumber Daya
Manusia. Penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai kedudukan Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan dalam penegakan keadilan pemilu (electoral justice) serta bentuk penguatan eksistensi Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan melalui peningkatan kapasitas komisioner di Provinsi Jawa
Tengah. Metode penelitian, yaitu yuridis normatif yang dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yang berusaha untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan mendalam berdasarkan fakta dan data berkaitan dengan kedudukan Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan dan bentuk peningkatan kapasitas yang ideal bagi komisioner Bawaslu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu merupakan lembaga
independen berbentuk quasi peradilan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan pengetahuan tentang hukum sebagaimana Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, Di Provinsi Jawa Tengah masih banyak komisioner yang bukan berlatar pendidikan hukum. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kapasitas melalui
rekonstruksi rekrutmen dan urgensi pelatihan bersertifikasi mediator dan adjudikator bagi seluruh komisioner merupakan bentuk penguatan eksistensi Bawaslu secara kelembagaan untuk mewujudkan sistem keadilan pemilu yang berkeadilan.
Kata Kunci: Bawaslu, Lembaga Quasi Peradilan, Peningkatan Kapasitas Komisioner, Pemilu

Actions (login required)

View Item