ANDRO, ALDO and Njatrijani, Rinitami and Irawati, Irawati (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI KONTAK DARURAT PINJAMAN ONLINE MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI. _081 DAGANG 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ALDO ANDRO - cover.pdf Download (778kB)
	Text ALDO ANDRO - abstrak.pdf Download (12kB)
	Text ALDO ANDRO - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text ALDO ANDRO - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (298kB)
	Text ALDO ANDRO - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)
	Text ALDO ANDRO - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
	Text ALDO ANDRO - dapus.pdf Download (154kB)

Abstract

Perkembangan teknologi yang pesat turut memberikan dampak bagi sektor Lembaga keuangan Financial Technology. Salah satu layanan fintech yang marak digunakan masyarakat ialah pinjaman online. Pinjaman online saat ini memiliki berbagai polemik di mana data pribadi pengguna, termasuk ponsel seluler sering kali digunakan sebagai kontak darurat tanpa persetujuan eksplisit dari subjek data. Hal ini tentu merugikan bagi pihak ketiga yang berhak mendapatkan perlindungan data pribadi sebagaimana hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak kontak darurat yang dirugikan dalam kasus pinjaman online.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dan menerapkan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian yakni menggunakan jenis data primer undang-undang perlindungan data pribadi disertai wawancara dengan pihak yang nomor ponselnya pernah ditautkan sebagai pihak ketiga sepihak oleh peminjam dana. Selain itu, digunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang nomor ponsel seluler pribadinya dicantumkan sebagai kontak darurat sepihak oleh peminjam dana diselenggarakan melalui regulasi-regulasi yang pada intinya Negara wajib untuk memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi milik subjek data pribadi yang diwujudkan melalui penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi yang dilaksanakan dengan: perumusan dan penetapan kebijakan Pelindungan Data Pribadi untuk digunakan sebagai panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi; pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi; penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran PDP; serta membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Upaya hukum yang dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Pelindungan Data Pribadi yakni melaporkan kepada Lembaga terkait yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi yang ditetapkan oleh Presiden yang berimplikasi terhadap sanksi administratif yaitu; Peringatan tertulis; Penghentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi; Penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau Denda administratif. Selain itu, dapat juga mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Upaya hukum non litigasi dilakukan melalui Alternative Dispute Resolution dan LAPS-SJK. Litigasi dilakukan melalui pengajuan gugatan secara perdata.
Kata Kunci: Pinjaman Online, Kontak Darurat, Perlindungan Data Pribadi

Actions (login required)

View Item