HAMESTUTI, FADILLA and Solechan, Solechan and Azhar, Muhamad (2024) KEWENANGAN MEDIATOR BALAI PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA JAWA TENGAH DALAM MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG MENGHASILKAN PERJANJIAN BERSAMA. _038 HAN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text FADILLA HAMESTUTI_cover.pdf Download (716kB)
	Text FADILLA HAMESTUTI_abstrak.pdf Download (426kB)
	Text FADILLA HAMESTUTI_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (563kB)
	Text FADILLA HAMESTUTI_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (592kB)
	Text FADILLA HAMESTUTI_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (701kB)
	Text FADILLA HAMESTUTI_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (337kB)
	Text FADILLA HAMESTUTI_dapus.pdf Download (430kB)

Abstract

Pengusaha dengan pekerja/buruh yang memiliki hubungan dalam hubungan kerjanya akan memiliki sebuah perjanjian kerja. Namun dalam perjanjian kerja yang telah tertulis dan disepakati kedua belah pihak, masih terdapat kemungkinan terjadinya pengingkaran kewajiban dan tidak terpenuhinya hak oleh salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilakukan para pihak yang berselisih terlebih dahulu, namun apabila tidak menghasilkan kesepakatan dapat diselesaikan oleh mediator yang memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan kewenangan mediator BP3TK, mengetahui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh mediator BP3TK, dan untuk mengetahui upaya mediator dalam menyelesaikan kasus perselisihan hubungan industrial agar menghasilkan perjanjian bersama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber dan jenis datanya menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder seperti Undang-Undang. Sedangkan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul, metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pengaturan mengenai kewenangan mediator Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Jawa Tengah dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 17 Tahun 2014, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 83 Tahun 2021. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan wajib ditempuh dahulu seperti melalui bipartite, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Upaya yang dilakukan mediator BP3TK Jawa Tengah agar menghasilkan sebuah perjanjian bersama dalam mediasi yaitu dengan adanya teknik negosiasi masing-masing mediator untuk mengikat para pihak. Tahun 2023, mediator BP3TK berhasil mengeluarkan perjanjian bersama yang lebih banyak dibandingkan mengeluarkan anjuran pada Pengadilan Hubungan Industrial.
Kata Kunci : Kewenangan mediator, Perselisihan Hubungan Industrial, Perjanjian Bersama.

Actions (login required)

View Item