PRATAMA, RAKA PERTEGAS and Soemarmi, Amiek and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2024) EKSISTENSI KOMISI POLISI NASIONAL SEBAGAI LEMBAGA NEGARA NON STRUKTURAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA_028 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RAKA PERTEGAS PRATAMA - cover.pdf Download (3MB)
	Text RAKA PERTEGAS PRATAMA - abstrak.pdf Download (107kB)
	Text RAKA PERTEGAS PRATAMA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (481kB)
	Text RAKA PERTEGAS PRATAMA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (568kB)
	Text RAKA PERTEGAS PRATAMA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text RAKA PERTEGAS PRATAMA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (147kB)
	Text RAKA PERTEGAS PRATAMA - dapus.pdf Download (127kB)

Abstract

Komisi Kepolisian Nasional adalah Lembaga kepolisian nasional di
Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Presiden Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Perpres No.17 tahun 2011. Dilihat pada komposisi peraturan yang membuat dasar hadirnya Kompolnas, ada ketidakharmonisan dalam pembuatan peraturan tersebut, hal ini dapat dilihat bahwa Kompolnas pada saat ini diatur dalam Peraturan Presiden. Padahal Komplonas haruslah dibentuk atas dasar Undang-Undang agar fungsi pengawasan terhadap Polri dapat berjalan efektif. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk Mengetahui Kedudukan Kompolnas Sebagai Lembaga Negara Non Struktural Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia serta mengetahui Efektifitas pengawasan Eksternal Terhadap Kinerja Kepolisian RI. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, artinya berpedoman pada aturan hukum guna menjawab permasalahan yang ada serta menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku. Artinya penelitian ini menganalisis bagaimana implementasi kewenangan yang dilakukan oleh Kompolnas dalam upaya mewujudkan tata kelola kepolisian yang baik. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kompolnas dalam menjalankan perannya ketika mengawasi kinerja fungsional kepolisian tidak dapat dilakukan secara maksimal, karena hasil pengawasan dan keluhan masyarakat mengenai kepolisian tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Artinya hal tersebut hanyalah bersifat rekomendasi, maka implikasinya adalah dapat dilakukan maupun tidak. Maka dari itu hal ini membuat Kompolnas hanyalah sebagai perpanjangan tangan kepolisian bukan sebagai Lembaga pengawas fungsional.
Kata Kunci : Eksistensi, Kompolnas, Lembaga Negara, Sistem Ketatanegaraan

Actions (login required)

View Item