PRATAMA, M. ARYA YOGI and Saraswati, Retno and Herawati, Ratna (2024) PROBLEMATIKA PUTUSAN MK NO.90/PUU-XXI/2023 TERHADAP PERGESERAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI. _025 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text M. Arya Yogi Pratama_cover.pdf Download (613kB)
	Text M. Arya Yogi Pratama_abstrak.pdf Download (45kB)
	Text M. Arya Yogi Pratama_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB)
	Text M. Arya Yogi Pratama_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (152kB)
	Text M. Arya Yogi Pratama_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text M. Arya Yogi Pratama_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (52kB)
	Text M. Arya Yogi Pratama_dapus.pdf Download (111kB)

Abstract

Kewajiban utama yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution adalah menjamin tegaknya hak konstitusional yang dimiliki bagi setiap setiap warga negara. Dalam prakteknya pelaksanaan kewajiban tersebut ternyata menimbulkan problematika dikarenakan Mahkamah Konstitusi demi menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara dan mencegah potensi terjadinya keadilan yang tertunda (justice delayed) perlahan mulai menggeser wewenangnya dan masuk terlalu dalam mengambil peran yang dimiliki oleh lembaga pembuat undang-undang. Kondisi ini tentunya tidak sehat bagi keberlangsungan
demokrasi di Indonesia serta menimbulkan unbalancing power antar kekuasaan lembaga negara. Puncak problematika yang terjadi ialah melalui lahirnya Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materiil Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang membahas mengenai batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Perumusan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan mengapa Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 menimbulkan problematika terhadap pergeseran kewenangan MK, serta bagaimana upaya mengatasi problematika putusan MK tersebut. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan penelitian hukum berupa data sekunder berupa studi pustaka yang mencakup peraturan perundangan serta teori dan norma hukum yang relevan. Hasil penelitian hukum ini menjabarkan adanya sejumlah problematika yang ditimbulkan dari lahirnya Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 terhadap pergeseran kewenangan MK yang mencakup kapasitas MK sebagai positive legislator, sifat open
legal policy dari perkara yang diputus, inkonsistensi sikap MK dalam memutus perkara, hingga permasalahan yang berkaitan dengan sifat final dan mengikat dari putusan MK itu sendiri. Sehingga untuk mengatasi problematika yang terjadi maka diperlukan sejumlah upaya-upaya yang dapat diterapkan terhadap masing-masing
permasalahan meliputi upaya dalam mengatasi kewenangan MK sebagai Positive Legislator yakni dengan memuat pembatasan kewenangan MK di dalam UUD NRI Tahun 1945; upaya untuk mencegah MK memutus suatu open legal policy yakni dengan memberikan rumusan yang jelas mengenai muatan perundangan yang bagaimana yang dapat diujikan, serta rumusan mengenai open legal policy itu sendiri; upaya menjamin konsistensi sikap MK dalam memutus perkara yakni dapat dilakukan dengan mendorong terlahirnya hakim-hakim berintegritas yang dapat dimulai dengan
perbaikan pada proses rekrutmen hakim konstitusi pada saat ini; upaya peninjauan terhadap suatu putusan MK yang bersifat final dan mengikat yakni dapat dilakukan dengan memaknai ulang sifat final dan mengikat dari putusan tersebut serta membuka ruang pengujian bagi putusan yang dimaksudkan.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Hak konstitusional, Pergeseran
Kewenangan MK, Unbalancing Power, dan Pelanggaran Etik

Actions (login required)

View Item