MERIANTI, SRI and Diamantina, Amalia and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2024) PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH DENGAN MEMANFAATKAN DIGITALISASI. _027 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Sri Merianti_cover.pdf Download (673kB)
	Text Sri Merianti_abstrak.pdf Download (86kB)
	Text Sri Merianti_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (301kB)
	Text Sri Merianti_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB)
	Text Sri Merianti_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB)
	Text Sri Merianti_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB)
	Text Sri Merianti_dapus.pdf Download (117kB)

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah peraturan hukum yang mengatur aspek-aspek terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Undang-Undang ini diberlakukan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan tata cara pelaksanaan pemilihan
umum secara demokratis dan transparan.peluang baru bagi partai politik untuk berinteraksi dengan pemilih secara efektif. Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam hal komunikasi dan akses informasi. Dalam konteks ini, partai politik memainkan peran penting dalam
membentuk persepsi masyarakat tentang politik dan pemilu.Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi yang penting dalam memahami peran digitalisasi dalam konteks partai politik dan partisipasi pemilih. Dengan demikian, rumusan masalah dari penulisan hukum ini meliputi 1.Apakah Undang-Undang Pemilu
sudah mendukung perkembangan digitalisasi saat ini? 2. Bagaimana Partai Politik memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu digitalisasi saat ini? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Reseach yang mengacu pada studi kepustakaan dan didukung dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diantaranya ialah: peraturan perundang-undangan terkait, jurnal, buku, laporan penelitian atau hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, internet, dan pendapat para ahli yang berkompeten dengan penelitian ini, serta didukung dengan analisa data secara analisis kualitatif. Penulis dapat memperoleh kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu: 1). Dengan demikian, tinjauan terhadap a spek digitalisasi dalam undang-undang pemilu adalah langkah krusial dalam memastikan bahwa kerangka hukum yang ada mampu mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum yang modern, transparan, dan demokratis. Sementara itu, tantangan yang dihadapi, seperti ketidakseimbangan akses teknologi, kerentanan keamanan digital, kesesuaian regulasi dengan realitas digitalisasi, perlindungan data pemilih, peran partai politik dalam kampanye digital, dan penyebaran informasi tidak akurat, memerlukan perhatian serius dan pembaruan regulasi yang responsif. 2. Pemanfaatan teknologi dalam kampanye politik, yang terlihat dari strategi yang diterapkan oleh Partai PSI dan Golkar, telah membawa dampak yang signifikan dalam proses pemilu. Untuk memanfaatkan potensi penuh teknologi dalam mendukung demokrasi, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan tersebut, menjaga keseimbangan antara pendekatan digital dan konvensional, serta meningkatkan literasi digital di seluruh masyarakat. Namun, penting juga untuk memperhatikan tantangan dan risiko yang terkait dengan digitalisasi, seperti penyebaran berita palsu dan privasi data.
Kata kunci: Partai Politik, Pemilu, Digitalisasi, Partisipasi Pemilih

Actions (login required)

View Item