HABIBILLAH, RAHMATUSYFA and Mahmudah, Siti and Saptono, Hendro (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN AKIBAT BERAKHIRNYA PKPU PADA PERKARA KEPAILITAN NOMOR 105.PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY. _054 DAGANG 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RAHMATUSYFA HABIBILLAH_cover.pdf Download (1MB)
	Text RAHMATUSYFA HABIBILLAH_abstrak.pdf Download (119kB)
	Text RAHMATUSYFA HABIBILLAH_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text RAHMATUSYFA HABIBILLAH_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (427kB)
	Text RAHMATUSYFA HABIBILLAH_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (408kB)
	Text RAHMATUSYFA HABIBILLAH_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)
	Text RAHMATUSYFA HABIBILLAH_dapus.pdf Download (138kB)

Abstract

Tidak selamanya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat berakhir dengan tercapainya perdamaian, sebab dalam beberapa perkara justru perdamaian belum atau tidak tercapai saat masa PKPU berlangsung sehingga perkara tersebut harus berlanjut pada proses kepailitan. Justru perdamaian baru
berhasil tercapai setelah debitor jatuh pailit karena berakhirnya PKPU. Hal inilah yang terjadi dalam kasus Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby. Oleh karena itu timbul pertanyaan, apakah debitor pailit yang sudah pernah mengajukan dan membahas perdamaian selama PKPU dapat mengajukan perdamaian kembali setelah ia dinyatakan pailit? Hal ini telah diatur dalam Pasal 292 UU No. 37 Tahun 2004 dan Pasal 289 UU No. 37 Tahun 2004 jo. SEMA No. 5 Tahun 2021 yang mengatur terkait Prinsip Perdamaian Tunggal dalam Hukum Kepailitan. Prinsip ini mengatur bahwa jika debitor pernah mengajukan rencana perdamaian dan telah dilakukan pemungutan suara terhadap rencana perdamaian tersebut saat masa PKPU, lalu kemudian debitor tersebut jatuh pailit, maka debitor tersebut dilarang untuk mengajukan perdamaian kembali dalam proses kepailitannya tersebut. Ketentuan ini tentu tampak berseberangan dengan perdamaian yang terjadi dalam kasus Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby. Oleh karena itu, menarik
untuk dikaji terkait bagaimana pengaturan tentang perdamaian dalam kepailitan akibat berakhirnya PKPU dan terkait bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap perdamaian yang tercapai dalam proses kepailitan sebagaimana kasus Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby. Penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yang artinya pendekatan dilakukan dengan mengkaji semua regulasi yang bersangkutan sesuai dengan hukum yang ditangani. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang bepedoman pada peraturan perundangan, buku-buku, jurnal, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini serta diperkuat dengan wawancara dengan salah satu kurator sekaligus pengurus yang menanngani perkara kepailitan dan PKPU kasus no.
105/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif.
Hasil analisis kasus no. 105/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby. menunjukkan bahwa tercapainya perdamaian dalam kepailitan yang timbul setelah berakhirnya PKPU dapat terjadi jika pemungutan suara terhadap rencana perdamaian belum pernah dilaksanakan selama PKPU. Hakim pengawas yang menangani perkara ini memberikan rekomendasi tersebut berdasarkan penolakan kreditor terhadap perpanjangan PKPU dan fakta bahwa proposal perdamaian belum dibahas untuk dilakukan pemungutan suara atau di-voting oleh para kreditor. Dengan demikian, analisis penulis menunjukkan bahwa rekomendasi hakim pengawas yang menjadi salah satu landasan dari putusan homologasi dalam kasus ini, secara umum sudah sesuai dengan peraturan perundangan hukum kepailitan di Indonesia.
Kata Kunci : Perdamaian, Kepailitan, PKPU, Homologasi

Actions (login required)

View Item