ELHAMDANI, ALVIN AZMI and Wisnaeni, Fifiana and Hardjanto, Untung Sri (2024) PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TERHADAP APBD KHUSUSNYA MELALUI RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2018. _006 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Alvin Azmi Elhamdani - cover.pdf Download (1MB)
	Text Alvin Azmi Elhamdani - abstrak.pdf Download (195kB)
	Text Alvin Azmi Elhamdani - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (780kB)
	Text Alvin Azmi Elhamdani - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (668kB)
	Text Alvin Azmi Elhamdani - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (519kB)
	Text Alvin Azmi Elhamdani - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)
	Text Alvin Azmi Elhamdani - dapus.pdf Download (208kB)

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan pengawasan dengan maksud untuk memastikan bahwa pemerintah daerah sudah menjalankan kebijakan dan program yang selaras dengan rencana yang sudah disusun dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD ini terdapat 3 elemen pokok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, dan retribusi daerah. Retribusi daerah terdapat 3 bentuk utama yakni retribusi perizinan, retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum. Fokus dari penelitian ini adalah retribusi parkir di tepi jalan umum yang termasuk dalam retribusi jasa umum. Sektor parkir merupakan aspek vital dalam PAD, data tahun 2018 memperlihatkan bahwa Kota Semarang memiliki sekitar 1127 lokasi parkir yang tersebar tetapi dalam realitanya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pengawasan oleh DPRD, pelaksanaan pengawasan terhadap target pemenuhan hasil retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang tahun 2018, dan hambatan dalam pelaksanaan pengawasan oleh DPRD terhadap APBD. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari wawancara tentang pelaksanaan
pengawasan DPRD Kota Semarang terhadap APBD khususnya melalui retribusi parkir di tepi jalan umum pada tahun 2018.
Berlandaskan hasil penelitian, mekanisme pengawasan oleh DPRD terhadap APBD khususnya retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang tahun 2018 dimulai dari tahap perencanaan sampai pada laporan pertanggungjawaban. Pengawasan terhadap target retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan rapat internal yang membahas evaluasi pada target retribusi serta melakukan
pengendalian rencana dengan dinas perhubungan. Hambatan dalam proses pengawasan ini tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaksanaan pengawasan APBD serta adanya kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan daerah dan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD.
Kata Kunci: DPRD Kota Semarang, Fungsi Pengawasan, APBD, Retribusi Parkir

Actions (login required)

View Item