Adam, Riyan and Badriyah, Siti Malikhatun and Suharto, R. (2024) PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN ANTARA PEMILIK KAPAL DAN ANAK BUAH KAPAL PURSE SEINE DI KECAMATAN JUWANA_041 PERDATA 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kebijakan mengenai pembagian hasil penangkapan ikan diatur oleh peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia dan memberikan perlindungan hukum yang jelas khususnya di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Pada dasarnya UU Nomor 16 Tahun 1964 tidak berlaku bagi lingkungan nelayan. Hal ini disebabkan karena daerah penangkapan ikan tidak mengetahui peraturan tersebut dan adanya kebiasaan masyarakat yang turun temurun dalam membagi hasil tangkapannya. Adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yaitu, masih kuatnya pengaruh adat dan faktor minimnya sosialiasi terhadap Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Perjanjiann bagi hasil yang dilakukan di lingkungan nelayan ini merupakan suatu proses yang tidak terikat secara ketat dalam bentuk tertulis, melainkan suatu perjanjian informal yang dianggap sebagai praktik turun temurun. Perjanjian ini diawali dengan undangan atau pemberitahuan kepada Anak Buah Kapal (ABK) mengenai jadwal keberangkatan melaut, sedangkan perjanjian itu akan berakhir jika pembagian upah telah diterima oleh ABK. Praktik bagi hasil antara majikan dan ABK didasarkan pada prinsip perjanjian tidak tertulis atau kebiasaan, hal ini dikarenakan tidak adanya suatu regulasi yang memadai terhadap perlindungan hukum dari pemerintah terkait pembagian hasil tangkapan antara nelayan pemilik dengan nelayann penggarap, di mana dalam penyelesain masalah tersebut berpedoman pada asas itikad baik antara kedua belah pihak. Metode pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada Pemilik Kapal dan Anak Buah Kapal di Kecamatan Juwana, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian yaitu proses perjanjian bagi hasil usaha perikanan tangkap guna mendapatkan kepastian hukum yang sah dan sesuai dengan undang undang. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengawasan peredaran produk hasil laut diharapkan dapat menciptakan keadilan materil, memenuhi keadilan individu, dan mencapai keadilan sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat nelayan.
Kata kunci: Perjanjian , Perjanjian Bagi Hasil Perikanan, Keadilan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	16 Apr 2024 03:14
Last Modified:	16 Apr 2024 03:14
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/22576

Actions (login required)

View Item