Search for collections on Undip Repository

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN STAY DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN DENGAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN AMERIKA SERIKAT DAN BELANDA)_041 DAGANG 2024

Renanda, Ariane Indira and Mahmudah, Siti and Njatrijani, Rinitami (2024) TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN STAY DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN DENGAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN AMERIKA SERIKAT DAN BELANDA)_041 DAGANG 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kepailitan merupakan salah satu upaya penyelesaian utang yang dapat dilakukan oleh kreditor atau debitor sebagaimana realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kepailitan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Pasal 56 ayat (1) UU
KPKPU mengatur mengenai masa penangguhan hak eksekusi kreditor pemegang jaminan kebendaan atau yang dikenal dengan stay. Pengaturan berkenaan stay tersebut tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain, termasuk Amerika Serikat melalui US Bankruptcy Code dan Belanda melalui
Dutch Bankruptcy Act. Penelitian ini membahas berkenaan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaturan stay menurut UU KPKPU. Kedua, bagaimana perbandingan pengaturan stay dalam UU KPKPU dengan Undang-Undang Kepailitan di Amerika Serikat dan Belanda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan stay menurut UU KPKPU serta mengetahui perbandingan pengaturan stay dalam UU KPKPU dengan Undang-Undang Kepailitan di Amerika Serikat dan Belanda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian doktrinal, spesifikasi penelitian deskriptif, jenis data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, dan teknik analisis data berupa content analysis. Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa UU KPKPU mengatur mengenai keberlakuan, pengecualian, jangka waktu,
berakhirnya, upaya hukum, dan kewenangan eksekusi oleh kreditor separatis setelah berakhirnya stay. Adapun persamaan antar ketiga undang-undang kepailitan tersebut sama-sama mengatur berkenaan dengan keberlakuan dan pengecualian stay. Jika dibandingkan dengan pengaturan stay (di Amerika Serikat
dikenal dengan automatic stay) dalam US Bankruptcy Code, terdapat persamaan variabel pengaturan lain berupa berakhirnya dan upaya hukum stay. Sementara itu, jika dibandingkan dengan pengaturan stay (di Belanda dikenal dengan cooling
off period) dalam Dutch Bankruptcy Act, terdapat persamaan variabel pengaturan lain berupa jangka waktu dan kewenangan eksekusi oleh kreditor separatis setelah berakhirnya stay.
Kata Kunci: Kepailitan, Stay, Automatic Stay, Cooling-off Period

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: fahimah FH
Date Deposited: 06 Apr 2024 01:55
Last Modified: 06 Apr 2024 01:55
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/22568

Actions (login required)

View Item View Item