SYAFIQ, MUHAMMAD ALIF and Indarja, Indarja and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2024) ANALISIS YURIDIS PEMERINTAHAN OTORITA DAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA DI INDONESIA (Studi Perbandingan Peraturan Antara Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Keppres Republik Indonesia No. 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia). _ HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text M Alif Syafiq-cover.pdf Download (733kB)
	Text M Alif Syafiq-abstrak.pdf Download (12kB)
	Text M Alif Syafiq-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (417kB)
	Text M Alif Syafiq-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text M Alif Syafiq-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB)
	Text M Alif Syafiq-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB)
	Text M Alif Syafiq-dapus.pdf Download (242kB)

Abstract

Ibu Kota Negara memiliki peran krusial dalam menjalankan segala urusan administratif terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Badan Otorita yang disebut Otorita Ibu Kota Nusantara akan mengawasi proses ini. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, Otorita telah dikenal sebelumnya. Penelitian ini bertujuan membandingkan Otorita IKN, Otorita Batam, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal posisi, wewenang, tugas, tujuan, serta implementasi kebijakan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif yang didukung oleh data sekunder, termasuk bahan hukum primer seperti UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, serta berbagai jurnal dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otorita IKN, Otorita Batam, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki perbedaan signifikan dalam hal posisi, tugas, fungsi, wewenang, dan peran sebagai pemimpin daerah. Ini disebabkan oleh fokus utama masing-masing entitas; Otorita IKN berfokus pada pembangunan infrastruktur di Ibu Kota yang baru, Otorita Batam berfokus pada penguatan ekonomi di Batam, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berfokus pada peran
sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan di Indonesia. Perbedaan ini juga tercermin dalam implementasi kebijakan mereka, di mana Otorita IKN lebih memfokuskan pada transisi dan pembangunan infrastruktur baru untuk mendukung pemindahan ibu kota ke lokasi baru, sementara Otorita Batam lebih menekankan pertumbuhan ekonomi melalui insentif investasi, peningkatan infrastruktur, dan perbaikan prosedur bisnis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan kompleks terkait dengan masalah kota besar dan berusaha meningkatkan layanan publik, infrastruktur transportasi, serta kualitas hidup penduduknya. Dengan demikian, masing-masing entitas berusaha mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan khusus wilayah yang mereka kelola, dengan fokus yang berbeda-beda.
Kata kunci: Ibu Kota Negara, Otorita, Pemerintahan Daerah

Actions (login required)

View Item