PUSPITANINGRUM, ILMA AYU and Saptono, Hendro and Rahmanda, Bagus (2024) TINJAUAN YURIDIS KREDIT PEMILIKAN RUMAH MELALUI SKEMA FLPP (FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN) GUNA MENGURANGI BACKLOG PERUMAHAN DI INDONESIA. _050 DAGANG 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ilma Ayu Puspitaningrum - cover.pdf Download (5MB)
	Text Ilma Ayu Puspitaningrum - abstrak.pdf Download (184kB)
	Text Ilma Ayu Puspitaningrum - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (742kB)
	Text Ilma Ayu Puspitaningrum - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (495kB)
	Text Ilma Ayu Puspitaningrum - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (654kB)
	Text Ilma Ayu Puspitaningrum - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	Text Ilma Ayu Puspitaningrum - dapus.pdf Download (855kB)

Abstract

Mengatasi backlog terhadap kepemilikan, program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dengan tepat menyasar MBR yang saat ini mendominasi angka backlog kepemilikan rumah. Sehingga terdapat beberapa kendala administrasi dalam mengakses layanan bantuan kredit perumahan terhadap Kredit Pemilikan Rumah terutama dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang membutuhkan persyaratan legal formal yang cukup sulit untuk dipenuhi oleh kelompok berpenghasilan rendah. Dalam penulisan ini, menggunakan Penelitian Yuridis Normatif dengan melihat bahan pustaka, yang dianggap sebagai bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yang dianggap sebagai data sekunder serta bahan hukum tersier. Data yang dibutuhkan adalah dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk mendukung jenis Penelitian Yuridis Normatif dari penulisan ini. FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) melibatkan tahapan dalam peraturan perundang-undangan, meliputi penggunaan dana FLPP untuk kredit/pembiayaan perumahan, yang mencakup pembangunan dan perolehan rumah layak huni, pembangunan dan
perbaikan rumah swadaya. Bank pelaksana membantu memberikan sebagian kredit/pembiayaan utama KPR Sejahtera, ketetapan sasaran, penggunaan dana FLPP, risiko kredit/pembiayaan, dan kesediaan untuk menjalani pemeriksaan eksternal. Jika kesepakatan penyelesaian tidak tercapai, konsumen kemudian dapat mencoba penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa (LAPS) atau jalur hukum. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 35 Tahun 2021, Bank Pelaksana harus memenuhi persyaratan untuk menjadi penerima dana FLPP, satunya adalah mengajukan persyaratan minat untuk membantu Bank Pelaksana kepada Direktur Jenderal. Calon debitur telah menjalani penilaian kelayakan kredit. FLPP membantu Regulasi dan Kebijakan KPR mencapai penting poin-poin, seperti persyaratan peserta, proses pembiayaan, pendaftaran dan persetujuan kredit, dan peran lembaga jasa keuangan dalam mendukung program Sejuta Rumah untuk Rakyat.
Kata Kunci: FLPP, KPR, MBR, Backlog, Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item