KAJIAN YURIDIS NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI ASET DALAM KEPAILITAN. _042 Dagang 2024

JAYANTI, ANNISA FAIRUZANI and Mahmudah, Siti and Ananingsih, Sri Wahyu (2024) KAJIAN YURIDIS NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI ASET DALAM KEPAILITAN. _042 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Annisa Fairuzani Jayanti - cover.pdf Download (802kB)
	Text Annisa Fairuzani Jayanti - abstrak.pdf Download (171kB)
	Text Annisa Fairuzani Jayanti - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text Annisa Fairuzani Jayanti - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)
	Text Annisa Fairuzani Jayanti - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB)
	Text Annisa Fairuzani Jayanti - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	Text Annisa Fairuzani Jayanti - dapus.pdf Download (178kB)

Abstract

Perkembangan zaman memicu adanya perkembangan teknologi yang pesat. Perkembangan teknologi ini mempengaruhi bidang-bidang lain, seperti kesenian dan ekonomi. Karya digital dijual dalam bentuk kripto yang dinamakan Non-Fungible Token (NFT). NFT adalah sertifikat aset digital yang tertuang dalam sebuah token yang dapat diperjual belikan secara luas. NFT dapat dikatakan sebagai aset sehingga memiliki kemungkinan untuk dapat disita dalam kepailitan. Namun, peraturan terkait dengan kepailitan maupun peraturan-perundang-undangan lain tidak ada yang mengatur secara khusus ketentuan tentang NFT. Sehingga, NFT
sebagai aset kepailitan dipertanyakan legalitasnya. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pengaturan NFT sebagai aset di Indonesia dan membandingkannya dengan pengaturan di Amerika Serikat. Kemudian akan dijelaskan kedudukan aset digital NFT dalam kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (doktrinal) untuk mengkaji permasalahan terkait kedudukan NFT sebagai aset kepailitan di Indonesia dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan analisisnya, NFT dapat dijadikan sebagai aset kepailitan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, peraturan tentang NFT secara khusus sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan memperjelas mekanisme penyitaan NFT dalam kepailitan.
Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Aset, Kepailitan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Perbandingan Hukum, Aset, Kepailitan
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	04 Apr 2024 06:50
Last Modified:	04 Apr 2024 06:50
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/22508

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Undip Repository