RAHARJA, RATU TSARA AFIFAH and Wisnaeni, Fifiana and Hardjanto, Untung Sri (2024) PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2022. _011 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ratu Tsara Afifah Raharja_cover.pdf Download (449kB)
	Text Ratu Tsara Afifah Raharja_abstrak.pdf Download (157kB)
	Text Ratu Tsara Afifah Raharja_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (288kB)
	Text Ratu Tsara Afifah Raharja_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (301kB)
	Text Ratu Tsara Afifah Raharja_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB)
	Text Ratu Tsara Afifah Raharja_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB)
	Text Ratu Tsara Afifah Raharja_dapus.pdf Download (228kB)

Abstract

Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi utama yaitu fungsi legislasi, anggaran serta pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD salah satunya terkait dengan pelaksanaan APBD. Adanya berita terkait Anggaran Pendidikan yang kurang efektif dan efisien dalam APBD Tahun anggaran 2022 Kota Bandung membuat pertanyaan bagi DPRD terkait bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukannya. Permasalahan yang akan dibahas adalah: (1) Bagaimana Mekanisme Pengawasan oleh DPRD Kota Bandung dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022? (2) Bagaimana hasil dari Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Bandung dalam Pelaksanaan Anggaran Pendidikan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan tindak lanjutnya? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan diperjelas dengan wawancara, serta metode analisis kualitatif sebagai metode dalam mengalisis data. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Mekanisme pengawasan DPRD ini belum memiliki pengaturan hukum tersendiri sehingga tidak adanya tata cara dan batasan yang jelas bagi DPRD Kota Bandung dalam menjalankan pengawasan. Mekanisme pengawasan DPRD Kota Bandung dalam Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2022 sudah dilakukan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Namun, dalam pelaksanaannya kerap terjadi penyaluran yang tidak sesuai dengan jadwal, karena DPRD juga tidak secara pro aktif mengecek jalannya program. Selain itu, bahwa adanya anggaran pendidikan yang tidak sesuai dan tidak efektif tersebut tidak ditemukan dalam anggaran Pendidikan kota bandung tahun 2022. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang baku untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung karena belum adanya pengaturan hukum tersendiri terkait pengawasan DPRD sehingga tidak adanya tata cara dan Batasan yang jelas bagi DPRD Kota Bandung dalam menjalankan pengawasan. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dalam melakukan fungsi pengawasan diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi cara pengawasannya dan lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh.
Kata Kunci : DPRD, Fungsi Pengawasam, APBD, Anggaran Pendidikan

Actions (login required)

View Item