Martinelli, Imelda (2024) KECAKAPAN SUBJEK HUKUM BERTINDAK PADA ASPEK KEPERDATAAN DALAM KAJIAN PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA. Doctoral thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Disertation) Imelda Cover.pdf - Accepted Version Download (89kB)

Abstract

Disertasi ini mengangkat diskursus tentang politik hukum tentang kriteria
kecakapan dari subjek hukum manusia cakap yang dapat mengemban hak juga
kewajiban, dan ditandai dengan cukup usianya, namun masih pluralistis. Politik
hukum di Indonesia, masih membiarkan kondisi seperti ini tetap berlangsung
demikian, namun tentu hal ini dapat terjadi karena faktor kesengajaan (by design)
atau sebaliknya terjadi di luar perencanaan yang sistematis. Hal-hal seperti inilah
yang menjadi daya tarik untuk diangkat dalam penelitian ini, yang pada akhirnya
memunculkan pertanyaan kunci tentang apakah konsep kecakapan subjek hukum
dalam kewenangan bertindak pada aspek keperdataan dalam kajian perspektif
politik hukum di Indonesia perlu mengakomodasi politik hukum unifikatif dalam
hukum perkawinan; serta bagaimanakah mereformulasi penyusunan konsep
kecakapan subjek hukum dalam Undang-Undang Perkawinan untuk
mengakomodasi politik hukum unifikatif? Melalui studi dokumen dan diperkaya
dengan serangkaian wawancara, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa
konsep kecakapan subjek hukum dalam kewenangan bertindak pada aspek
keperdataan dalam kajian perspektif di Indonesia perlu mengakomodasi politik
hukum unifikatif dalam hukum perkawinan, namun dengan sejumlah catatan.
Reformulasi dilakukan dengan memperjelas politik hukum atas konsep kecakapan
subjek hukum dengan cara merumuskan kembali ketentuan Pasal 7 UU
Perkawinan 2019, dengan terlebih dahulu melakukan kajian metakaidah, dengan
antara lain merevisi operator normanya. Secara teoretis, penelitian ini
menawarkan suatu pendekatan yang lebih komprehensif dalam studi tentang
politik hukum di bidang hukum perkawinan di Indonesia. Secara praktis,
penelitian ini memberi orientasi teknis untuk perbaikan rumusan dalam legislasi
dan regulasi terkait hukum perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pembentukan UU Perkawinan 1974 dan 2019, memang sejak
awal sudah mengandung potensi perbedaan pandangan. Hal ini disadari sebagai
pilihan-pilihan nilai dan keputusan yang diambil merupakan cerminan suatu
politik hukum yang cukup dilematis. Disimpulkan bahwa konsep kecakapan
subjek hukum dalam kewenangan bertindak pada aspek keperdataan dalam kajian
perspektif di Indonesia perlu mengakomodasi politik hukum unifikatif dalam
hukum perkawinan, dengan menjadikan usia 18 tahun sebagai acuan. Alasan
kesimpulan tersebut dapat dibenarkan secara: (a) yuridis, (2) sosiologis, (3)
biologis-psikologis, (4) filosofis, dan (5) doktrinal. Peneliti juga menyimpulkan
bahwa Pasal 7 UU Perkawinan 2019 itu perlu direformulasi untuk
mengakomodasi politik hukum unifikatif terkait kecakapan bertindak.

Actions (login required)

View Item