MAULANA, MUKHAMAD FAKIH and Aminah, Aminah and Adhi, Yuli Prasetyo (2024) ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 107 PK/PDT/2014). _028 Perdata 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Mukhamad Fakih Maulana_cover.pdf Download (1MB)
	Text Mukhamad Fakih Maulana_abstrak.pdf Download (203kB)
	Text Mukhamad Fakih Maulana_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text Mukhamad Fakih Maulana_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text Mukhamad Fakih Maulana_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (431kB)
	Text Mukhamad Fakih Maulana_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	Text Mukhamad Fakih Maulana_dapus.pdf Download (2MB)

Abstract

Akta Perkawinan menjadi satu-satunya bukti dari adanya perkawinan yang sah dan diakui oleh negara, Akta Perkawinan merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU PTUN, menjadi persoalan ketika gugatan
pembatalan Akta Perkawinan diajukan ke Peradilan Umum dengan dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam pembatalan Akta Perkawinan dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum pada Putusan Mahkamah Agung nomor 107 PK/Pdt/2014 dan bagaimana akibat hukum dari pembatalan Akta Perkawinan tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 107/PK/Pdt/2014 tersebut, serta untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan Akta Perkawinan tersebut. metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan yuridis empiris/penelitian lapangan yaitu meneliti peraturan hukum dan dikaitkan dengan permasalahan konkrit dalam masyarakat, data yang digunakan yaitu terdiri dari data primer, data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pertimbangan hukum majelis hakim menolak eksepsi kompetensi absolut tidak tepat, karena Akta Perkawinan merupakan produk KTUN sehingga pembatalannya menjadi wewenang PTUN. Terlebih unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata dalam perkara ini tidak terpenuhi unsur kerugian dan unsur hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, Adapun akibat hukum dari pembatalan Akta Perkawinan tersebut memiliki akibat hukum yang sama dengan pembatalan perkawinan yaitu perkawinan menjadi batal, akibat dari batalnya perkawinan yaitu memiliki implikasi yuridis pada status anak yang dilahirkan dari perkawinan, pada status harta kekayaan dalam perkawinan, dan pada pihak ketiga.
Kata kunci : Pembatalan Kutipan Akta Perkawinan, Akibat Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Kompetensi Absolut.

Actions (login required)

View Item