MANIK, ELISABETH C. ANGGITA and Sukinta, Sukinta and Utama, Kartika Widya (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PROSES PERADILAN PIDANA. _021 Acara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Elisabeth C. Anggita Manik_cover.pdf Download (528kB)
	Text Elisabeth C. Anggita Manik_abstrak.pdf Download (6kB)
	Text Elisabeth C. Anggita Manik_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text Elisabeth C. Anggita Manik_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB)
	Text Elisabeth C. Anggita Manik_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (161kB)
	Text Elisabeth C. Anggita Manik_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
	Text Elisabeth C. Anggita Manik_dapus.pdf Download (13kB)

Abstract

Proses peradilan pidana selalu berkaitan dengan tahap pembuktian karena harus ada alat bukti yang cukup untuk mengungkap sebuah perkara. Kurangnya alat bukti dapat menyebabkan penyelesaian perkara menjadi berbelit-belit dan tidak efisien. Pengajuan saksi mahkota dapat membantu penegak hukum dalam memeriksa perkara dengan delik penyertaan. Namun, penggunaan saksi mahkota masih menjadi perdebatan karena KUHAP tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme penggunaannya. Selain itu, saksi mahkota juga tidak sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam proses peradilan pidana serta menganalisis
keterangan saksi mahkota apabila ditinjau dari hak-hak terdakwa.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah berupa deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode studi kepustakaan.
Hasil pembahasan dari penelitian ini meraih sebuah kesimpulan bahwa saksi mahkota dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini dikarenakan saksi mahkota adalah seorang terdakwa yang memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan peraturan baru yang membahas mengenai mekanisme saksi mahkota.
Kata kunci: Pembuktian; saksi mahkota; hak-hak terdakwa

Actions (login required)

View Item