ROHMAH, WUNINGTYAS NAILA and Utama, Yos Johan and Putrijanti, Aju (2024) MEKANISME REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI WUJUD MANAJEMEN PERADILAN. _019 Acara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text WUNINGTYAS NAILA R_cover.pdf Download (584kB)
	Text WUNINGTYAS NAILA R_abstrak.pdf Download (235kB)
	Text WUNINGTYAS NAILA R_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (374kB)
	Text WUNINGTYAS NAILA R_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB)
	Text WUNINGTYAS NAILA R_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (492kB)
	Text WUNINGTYAS NAILA R_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	Text WUNINGTYAS NAILA R_dapus.pdf Download (197kB)

Abstract

Tata kelola pemerintahan yang baik mencerminkan kehidupan bernegara yang baik pula, reformasi birokrasi merupakan serangkaian proses perubahan tata kelola pemerintahan yang terstruktur dan mengacu pada pedoman arah kebijakan selanjutnya dalam kurun waktu tertentu. Adanya perubahan tata kehidupan dalam masyarakat menjadi salah satu alasan harus dilaksankaannya reformasi birokrasi yang ada. Perkembangan teknologi pasca adanya Covid-19 mendorong terlahirnya perangkat-perangkat dan sistem data yang dapat memudahkan pemerintah dalam melakukan pelayanan masyarakat. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme reformasi birokrasi Pengadilan Tata Usaha Negara serta mengetahui apakah E-Court merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi sebagai wujud manajemen peradilan di lingkungan tersebut.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif. Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara dipahami sebagai suatu upaya pemerintah dalam mewujudkan good goverment dan clean goverment sesuai dengan keinginan masyarakat, meskipun telah berhasil melakukan digitalisasi layanan teknis dan administrasi peradilan di lingkungan Peradilan TataUsaha Negara, tentunya pemeliharaan dan pengawasan harus tetap dilaksanakan guna keberjalanan program-program tersebut. Mengikuti tren peradilan di negara-negara maju, sebagai sebuah negara berkembang Indonesia dihadapkan pada berbagai kendala yang perlu diatasi untuk mewujudkan visi peradilan yang modern
dan berbasis teknologi.
Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Manajemen Peradilan

Actions (login required)

View Item