PUTRI, MEYSISKA MAHARANI HERU and Juliani, Henny and Adiyanta, FC. Susila (2024) PROSPEK KEDUDUKAN HUKUM TENAGA HONORER DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA SEMARANG. _013 HAN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MEYSISKA FINAL - cover.pdf Download (1MB)
	Text MEYSISKA FINAL - abstrak.pdf Download (91kB)
	Text MEYSISKA FINAL - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB)
	Text MEYSISKA FINAL - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB)
	Text MEYSISKA FINAL - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text MEYSISKA FINAL - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB)
	Text MEYSISKA FINAL - dapus.pdf Download (357kB)

Abstract

Jumlah tenaga honorer sampai dengan 1 April tahun 2023 mencapai 2,3 juta orang. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dan memperjelas status tenaga honorer untuk mendapatkan hak-hak yang layak sesuai dengan kontribusi dan pengabdiannya kepada negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga honorer dan prospek kedudukan hukum tenaga honorer dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Realitas perlindungan hukum tenaga honorer dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang mencakup hak dan kewajiban tenaga honorer di lingkungan daerah Kota Semarang dilindungi oleh regulasi, yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Kota Semarang yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban tenaga honorer diatur secara rinci di dalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 2) prospek kedudukan hukum tenaga honorer dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang dipastikan akan dihapus tetapi jika tenaga honorer masih ingin bekerja dan memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi ASN, pemerintah memberikan pilihan yaitu dengan mengikuti rekrutmen ASN umum maupun khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah. Adapun rekomendasi/saran dari penelitian yang telah dilakukan meliputi: 1) Pemerintah harus mengeluarkan peraturan turunan yang lebih rinci tentang proses perubahan tenaga honorer menjadi tenaga ASN mulai dari persyaratan yang jelas, larangan yang tidak boleh dilanggar tenaga honorer itu sendiri maupun pemerintah, serta kedudukan yang jelas untuk tenaga honorer .2). Pemerintah harus melakukan proses rekrutmen ini dengan sistem merit dan memperhatikan tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun kepada instansi pemerintah agar diberikan proses yang khusus.
Kata kunci : Tenaga Honorer, ASN, Kedudukan Hukum

Actions (login required)

View Item