Arnie, Harnum Tiara (2024) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KOTA PEKALONGAN. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Download (536kB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (295kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (278kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Download (90kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (209kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kartu Prakerja merupakan program pengembangan SDM sekaligus jaring
pengaman sosial untuk melindungi masyarakat yang terdampak pandemi.
Sistemnya yang terpusat menjadikan peserta Kartu Prakerja langsung terhubung
dengan Pemerintah Pusat tanpa melalui birokrasi di daerah. Perpres No. 36 Tahun
2020 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berperan dalam mendukung
pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk sosialisasi, penyediaan
Lembaga Pelatihan, penyediaan data kebutuhan tenaga kerja, fasilitasi, sistem
berbagi biaya, dan pendampingan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan
Dinperinaker dalam implementasi Program Kartu Prakerja di Kota Pekalongan
ditinjau dengan teori implementasi kebijakan Grindle. Metode yang digunakan
adalah kualitatif. Adapun datanya diperoleh dari observasi, wawancara, dan
dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran sosialisasi berhasil
dilaksanakan melalui pertemuan langsung dengan para pencari kerja dan
pemberian informasi melalui media sosial. Begitu pula dengan penyediaan data
kebutuhan tenaga kerja, Dinperinaker berhasil memanfaatkan website E-Makaryo
dan media sosial untuk menyebarkan informasi kebutuhan tenaga kerja daerah.
Berkaitan dengan fasilitasi, Dinperinaker telah memberikan fasilitas, diantaranya
ruang pelayanan, alat tulis kantor, komputer, jaringan WiFi, dan fasilitas untuk
penyandang disabilitas. Adapun pendampingan dilakukan dengan memberikan
rekomendasi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Namun, peran
penyediaan data Lembaga Pelatihan dan sistem berbagi biaya belum berhasil
terlaksana karena adanya hambatan, yaitu keterbatasan akses Pemerintah Daerah
dalam pelaksanaan program. Pemerintah Daerah tidak diberi akses data-data
penerima, tidak dilibatkan dalam seleksi pemilihan Jenis Pelatihan, serta tidak
berperan dalam alokasi anggaran program.
Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program
Kartu Prakerja di Dinperinaker sejatinya tidak ditemukan peran yang
dilaksanakan secara signifikan. Peran yang dilaksanakan oleh Dinperinaker hanya
sebatas teknis yang sebenarnya sudah merupakan tugas pokok Dinperinaker. Dari
enam peran yang tercantum dalam perpres, terdapat empat peran yang berhasil
terlaksana yaitu sosialisasi, penyediaan data kebutuhan tenaga kerja daerah,
fasilitasi, dan pendampingan. Dalam memaksimalkan Program Kartu Prakerja di
daerah, sebaiknya pemerintah membangun sistem yang kolaboratif yaitu
mengedepankan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Program Kartu Prakerja

Actions (login required)

View Item