Aprilianto, Yovi Kurnia Candra (2024) PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLTSA) PUTRI CEMPO KOTA SURAKARTA. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pemerintah Kota Surakarta bertindak dalam pembangunan pembangkit listrik
bertenaga sampah untuk mengatasi permasalahan sampah dengan bekerja sama
dengan sektor swasta. Namun, proyek yang sudah dimulai sejak 2016 tersebut
masih belum beroperasi hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
peran Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan Pembangkit Listrik
Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo Kota Surakarta dan kendala-kendalanya.
Teori yang digunakan adalah teori peran pemerintah dari Kuncoro (2004). Terdapat
4 indikator pada teori peran pemerintah tersebut, yakni peran sebagai wirausaha
(entrepreneur), koordinator, fasilitator, dan stimulator. Metode penelitian yang
digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLTSa Putri Cempo belum dapat beroperasi
karena perubahan peraturan, pandemi Covid-19, lamanya proses mendapatkan
Sertifikat Laik Operasional (SLO), dan masih terdapat fasilitas yang masih
dibangun menyebabkan waktu operasional mundur dari yang telah direncanakan
sehingga PLTSa Putri Cempo belum dapat beroperasi hingga saat ini. Adapun dari
keempat peran pemerintah yang ada dalam teori Kuncoro (2004), Pemerintah Kota
Surakarta hanya menjalankan tiga peran saja, yaitu peran sebagai wirausaha
(entrepreneur), koordinator, dan fasilitator. Namun pada peran sebagai fasilitator,
Pemerintah Kota Surakarta belum memfasilitasi kepentingan pemulung. Sedangkan
peran sebagai stimulator tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta.
Kesimpulan pada penelitian ini adalah PLTSa Putri masih belum dapat beroperasi
hingga saat ini akibat kendala-kendala yang muncul dalam prosesnya. Selain itu,
Pemerintah Kota Surakarta hanya melaksanakan tiga peran pemerintah dari empat
peran pemerintah yang terdapat pada teori. Saran yang dapat diberikan pada
penelitian ini adalah bagi Pemerintah Kota Surakarta dapat segera memfasilitasi
kepentingan para pemulung dan bagi penelitian selanjutnya dapat meneliti secara
lebih lanjut setelah PLTSa Putri Cempo beroperasi.
Kata kunci: sampah, peran pemerintah, dan pembangkit listrik tenaga sampah
(PLTSa).

Actions (login required)

View Item