ARUM, RATU ALAM SEKAR and Saraswati, Retno and Soemarmi, Amiek (2024) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TERKAIT JAMINAN RISIKO PENANGKAPAN IKAN TERHADAP NELAYAN KECIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016._Hukum Tata Negara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ratu Alam Sekar Arum_cover.pdf Download (696kB)
	Text Ratu Alam Sekar Arum_abstrak.pdf Download (78kB)
	Text Ratu Alam Sekar Arum_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB)
	Text Ratu Alam Sekar Arum_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	Text Ratu Alam Sekar Arum_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (786kB)
	Text Ratu Alam Sekar Arum_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (84kB)
	Text Ratu Alam Sekar Arum_dapus.pdf Download (225kB)

Abstract

Risiko pekerjaan nelayan dapat mengakibatkan kecelakaan ringan hingga kehilangan nyawa. Berdasarkan hal itu diperlukan adanya peran pemerintah. Peran Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam upaya perlindungan bagi nelayan didasarkan UU No 7 Tahun 2016. Nelayan kecil Kabupaten Jepara membutuhkan peran Pemerintah Daerah dalam perlindungan nelayan berupa jaminan risiko
penangkapan ikan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk jaminan risiko penangkapan ikan terhadap nelayan kecil dan juga kendala yang dihadapi oleh Pemerintah di Kabupaten Jepara dalam penerapannya,
berdasarkan undang-undang diatas.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi pustaka. Lokasi penelitian Dinas Perikanan Kabupaten Jepara untuk melakukan wawancara guna
melakukan validasi terkait penelitian dari data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini, Dinas Perikanan Jepara dalam memberikan perlindungan nelayan kecil melalui jaminan risiko penangkapan ikan diberikan dalam bentuk pelaksanaan Asuransi Nelayan. Pelaksanaan program asuransi nelayan yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut berupa program Asuransi Mandiri, Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) KKP, Asuransi Nelayan (ASNEL) Jawa Tengah. Program BPAN diberikan hanya di tahun 2016 saja, Program ASNEL diberikan dari tahun 2019 hingga sekarang masih berjalan, sedangkan Asuransi Mandiri dilakukan sendiri nelayan kecil, akan tetapi peran Dinas Perikanan dalam program Asuransi Mandiri
hanya memberikan sosialisasi pentingnya asuransi. BPAN maupun ASNEL JATENG hanya berjalan satu tahun, sehingga disarankan nelayan mengikuti Asuransi Mandiri. Pelaksanaan program asuransi nelayan ini sudah sesuai dengan prosedur di peraturan diatas. Pelaksanaannya masih ada kendala antara lain, tingkat pengetahuan dan kesadaran nelayan kecil masih rendah, kurangnya tenaga ahli
dalam mengurusi proses pendataan nelayan, serta kurangnya kuota yang diberikan. Saran dari permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Jepara memberikan kepastian hukum pemberian jaminan risiko penangkapan ikan serta membentuk program inovasi pemberian jaminan tersebut. Diharapkan Dinas Perikanan Jepara
memaksimalkan pelaksanaan Program asuransi nelayan yang sudah ada. Untuk nelayan solusinya diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas program asuransi nelayan dengan baik.
Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Jaminan Risiko Penangkapan Ikan,
Nelayan Kecil, Kabupaten Jepara

Actions (login required)

View Item