FAJARI, KEVIN ALDIVA and Mahmudah, Siti and Rahmanda, Bagus (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENENTUAN INSOLVENSI DEBITUR PAILIT DI PERKARA KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Jkt Pst Jo. Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.). _033 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Kevin Aldiva Fajari - cover.pdf Download (467kB)
	Text Kevin Aldiva Fajari - abstrak.pdf Download (69kB)
	Text Kevin Aldiva Fajari - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	Text Kevin Aldiva Fajari - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	Text Kevin Aldiva Fajari - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	Text Kevin Aldiva Fajari - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB)
	Text Kevin Aldiva Fajari - dapus.pdf Download (949kB)

Abstract

Mengacu dalam Undang-Undang Kepailitan diatur bahwa penyelesaian utang dapat diselesaikan dalam Kepailitan atau PKPU yang bisa berujung pada perdamaian atau insolvensi, kondisi insolvensi ditetapkan pada saat pernyataan pailit dibacakan, akan tetapi juga ditetapkan bahwa penetapan insolvensi harus pada berita acara rapat kreditur. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan bagi para pihak dalam melaksanakan perkara di
pengadilan. Dari hal tersebut penulis mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penentuan Insolvensi Debitur Pailit Di Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor
26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Jkt Pst Jo. Nomor 378/Pdt.SusPKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst)”. Penelitian penulisan ini disusun dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dianalisis dan dibahas menggunakan pendekatan asas, norma, dan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan menggunakan deskriptif analitis dan dikaji menggunakan analisis data kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penentuan insolvensi dalam hukum kepailitan di indonesia bisa berasal dari dua kemungkinan, yaitu pada kepailitan murni dan melaui PKPU. Keadaan insolvensi dinyatakan pada saat pernyataan pailit dibacakan dan pada penetapan di rapat acara rapat kreditor sehingga penetapan masa insolvensi PT. Gading Cempaka Graha tidak saling selaras dan perhitungan masa insolvensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Kreditor dikatakan telah bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam hal ini terdapat
urgensi bagi pemerintah untuk merevisi UUKPKPU yang tidak mengatur syarat insolvensi dalam menentukan kepailitan debitur, agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Kata Kunci: Debitor Pailit, Insolvensi, Berita Acara Rapat Kreditor

Actions (login required)

View Item