PRASETYO, DIDI and Wisnaeni, Fifiana and Indarja, Indarja (2024) PENGESAMPINGAN OPEN LEGAL POLICY LEMBAGA PEMBENTUK UNDANG-UNDANG OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KASUS PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 112/PUU-XX/2022). _Hukum Tata Negara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Didi Prasetyo_cover.pdf Download (960kB)
	Text Didi Prasetyo_abstrak.pdf Download (201kB)
	Text Didi Prasetyo_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (594kB)
	Text Didi Prasetyo_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (477kB)
	Text Didi Prasetyo_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (548kB)
	Text Didi Prasetyo_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB)
	Text Didi Prasetyo_dapus.pdf Download (796kB)

Abstract

Open legal policy merupakan bagian dari kebijakan hukum dalam
pembuatan perundang-undangan, dimana merupakan kebebasan bagi lembaga legislatif dalam mengatur persoalan yang tidak tertuang dalam UUD NRI tahun 1945. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, serta melakukan pengkajian dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai pengesampingan open legal policy atas persoalan periodisasi masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga constitutional importance di Indonesia. Dimana penelitian ini mengkaji bagaimana persoalan konstitusional dan syarat Mahkamah dalam mengesampingkan open legal policy atas kasus persoalan masa jabatan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan kegiatan analisis serta evaluasi kritis melalui doktrin dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara sistematik beserta interelasinya. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparatif
(comparative approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan analitis (analytical approach).
Hasil penelitian yang didapat bahwa dalam melakukan pengesampingan open legal policy pada Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai periodisasi masa jabatan pimpinan KPK, Mahkamah mendasarkan kepada syarat-syarat yang menjadi batas open legal policy. Namun atas pengesampingan kebijakan hukum
tersebut tidak terdapat parameter tertulis/teoritis oleh Hakim Konstitusi dalam memutus permohonan, melainkan disandarkan pada perspektif penilaian pribadi Hakim. Ruang abu-abu yang tercipta atas langkah Mahkamah memutus pengesampingan open legal policy berimplikasi pada luasnya kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan domain bernilai angka dapat diputus
secara positive legislature. Saran dari penulisan hukum ini yaitu perlu adanya pemahaman secara holistik dalam mengkonstruksikan konsep pengesampingan open legal policy dan terhadap pengaturan yang berkaitan dengan angka, sebaiknya Mahkamah mempertimbangkan pada argumentasi pembentuk undang-
undang dalam merumuskan sebuah norma hukum serta mengembalikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengkaji ulang aturan terkait apabila secara nyata bertentangan dengan nilai-nilai UUD NRI 1945.
Kata Kunci: Open Legal Policy, KPK, Putusan Mahkamah Konstitusi, Lembaga Constitutional Importance.

Actions (login required)

View Item